Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jakarta, Dailami Firdaus, mengecam kunjungan lima Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel, Isaac Herzog. Dailami mengatakan sikap Pemerintah Indonesia sudah tegas menentang Israel dan mendukung Palestina.

"Pemerintah Indonesia sudah secara tegas mengutuk tindakan tersebut, menentang Israel dan mendukung rakyat Palestina. Kelima oknum yang dikenal sebagai aktivis Nahdlatul Ulama ini jelas melukai perasaan kita semua, saya sangat miris," ujar Dailami dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Dailami meminta pemerintah Indonesia maupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengambil tindakan tegas. Dia bahkan meminta kelimanya diberi sanksi.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara kasat mata tentu mereka sudah jelas tidak patuh pada kebijakan pemerintah Indonesia," ujarnya.

Dailami mengatakan sanksi tegas harus diberikan untuk mencegah hal serupa terulang. Sebab, katanya, mestinya lima Nahdliyin sebagai umat Islam memiliki keberpihakan kepada sesama muslim.

"Saat ini sudah menggema gerakan All Eyes on Rafah sebagai bentuk perlawanan kepada kejahatan dan kekejaman Israel. Apa sebab mereka sebagai sesama muslim sampai tidak punya empati?" ungkapnya.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI ini mengajak agar umat Islam di Indonesia terus bahu-membahu membantu dan jangan menyakiti rakyat Palestina.

"Saya minta semua jangan lupa sejarah, Palestina adalah yang kali pertama mengakui kedaulatan Republik Indonesia saat masa penjajahan. Pada 6 September 1944, Mufti Besar Palestina, Amin Al-Husaini menyampaikan kepada dunia terkait dukungan terbuka atas kemerdekaan Indonesia," ujarnya.

PBNU Akan Panggil 5 Nahdliyin

Sebelumnya, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya akan memanggil lima orang Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Dalam pemanggilan tersebut, PBNU akan mengklarifikasi latar belakang pemberangkatan 5 tokoh muda itu.

"Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang, dan siapa yang memberangkatkan, serta hal-hal prinsip lainnya," kata Gus Ipul, dilansirAntara, Senin (15/7).

PBNU juga segera memanggil pimpinan badan otonom (banom), serta lembaga tempat kelima orang tersebut mengabdi. Ia menjelaskan bahwa jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi, bukan tidak mungkin kelima orang itu akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau banom.

"Ketua Umum juga akan memanggil pimpinan banom dan lembaga yang menjadi pengabdian yang bersangkutan," imbuhnya.