JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, kemungkinan besar partainya akan bekerja sama politik atau koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Pilkada serentak di beberapa provinsi Pulau Jawa, kecuali Banten.

Hal ini disampaikannya ketika menjelaskan progres pembicaraan PDI-P dengan PKB pada Pilkada Jakarta.

Eriko menyebut bahwa PKB fleksibel dan tidak mensyaratkan apa pun untuk Pilkada Jakarta.

"Kalau PKB cukup fleksibel karena kami juga sudah berkomunikasi dengan PKB. Bahwa kemungkinan besar Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur kita bisa bersama-sama. Bahkan kalau boleh Jawa Barat juga," kata Eriko saat dihubungi, Senin (15/7/2024).

Baca juga: PDI-P Ungkap Tinggal 5 Nama Menguat untuk Dicalonkan pada Pilkada Jakarta

Eriko tak menjabarkan lebih jauh terkait potensi partainya berkoalisi dengan PKB di provinsi-provinsi Pulau Jawa. Begitu juga siapa saja yang akan diusung di beberapa provinsi itu.

Selebihnya, ia memaparkan progres pembicaraan partainya dengan PKB dan juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal kemungkinan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.

Menurutnya, pembicaraan dimulai dari tingkat DPD partai hingga level DPP.

"Kan di DPD di PDI-P kami, Saudara Adi Wijaya (Ketua DPD PDI-P Jakarta) kan menurut keterangan Adi Wijaya dan Pantas Nainggolan, Sekretaris DPD. Mereka kan sudah melakukan komunikasi," ujar Eriko.

"Kan begitu. Kalau dari tingkat DPP, kami bersama yang ditugaskan sebagai pengampu. Pak Sekjen, Hasto Kristiyanto, saya dan juga Pak Komar (Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P). Tentu sudah bicara secara non-formal kepada partai-partai yang mendukung Pak Anies," sambungnya.

Baca juga: Gerindra: Tidak Mustahil PKB, PDI-P, dan PKS Gabung KIM pada Pilkada Jakarta 2024

Ia melanjutkan, pembicaraan tersebut akan terus dilakukan PDI-P dengan PKS dan PKB.

Setelah semua selesai dibicarakan, DPP PDI-P akan melaporkan ke Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati, jelas Eriko, akan memutuskan siapa yang akan diusung oleh PDI-P pada Pilkada Jakarta.

"Karena apa pun juga setelah itu kami harus melaporkan kepada Ibu Ketua Umum. Tugas DPD kan menjaring. Yang menyaring kan kami (DPP), kan begitu kan. Tentu yang memutuskan nanti Ibu Ketua Umum," ungkapnya.