Munculnya isu duet Jusuf Hamka dan Kaesang Pangarep menimbulkan polemik baru di kalangan masyarakat.

Baru-baru ini, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya turut menyoroti isu duet Jusuf Hamka dan Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta 2024.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai Presiden Jokowi seharusnya tersinggung usai Kaesang Pangarep berencana dipasangkan bersama Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta 2024.

Yunarto awalnya menjelaskan munculnya nama Kaesang di Pilkada Serentak 2024 merupakan banyaknya dorongan dari beberapa pihak agar keluarga Jokowi turut serta dalam Pilkada Serentak 2024.

Dirinya lantas menyoroti perjalanan Kaesang yang beberapa kali diisukan seperti Pilkada Depok, Bekasi, Jawa Tengah hingga Surabaya.

"Ya memang kan pertama dimulai dari banyaknya dorongan untuk Kaesang atau pun keluarga Jokowi untuk maju," kata Yunarto seperti dikutip Kilat.com dari kanal YouTube KompasTV Sabtu, 13 Juli 2024.

"Kalo kita lihat Kaesang ini ada yang pertama khususnya Depok, lalu kemudian didaftarkan di Bekasi, ada juga yang masang baliho di Surabaya lalu muncul namanya di Jakarta, muncul juga di Jawa Tengah," lanjutnya.

Dengan banyaknya isu terhadap Kaesang tersebut Jokowi kata Yunarto harusnya merasa tersinggung.

Hal ini lantaran telah menimbulkan kesan Kaesang Pangarep sebagai pengangguran politik.

"Kalo saya jadi Pak Jokowi, saya tersinggung, seakan-akan Kaesang ini pengangguran politik," ujarnya.

Yunarto menilai, Kaesang seharusnya fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum Partai, bukan menyiapkan diri dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.

"Saya pribadi melihat harusnya Kaesang fokus melihat menjalankan peran sebagai Ketua Umum yang ingin menempatkan PSI ini sebagai Partai Nasional dan sekarang sudah tergabung di KIM," jelasnya.

Terlebih jika Kaesang menjadi seorang Gubernur atau Wakil Gubernur Jakarta, membuat PSI mengalami penurunan kelas di mata masyarakat menjadi Partai khusus di kawasan Ibukota.

Begitu pula ketika Kaesang menjadi seorang Bupati atau Walikota, maka PSI juga akan turut mengalami penurunan kelas sebagai Partai Daerah.

"Karena ketika seorang Ketua Umum dari sebuah Partai hanya menjadi Kepala Daerah misal di Jakarta ya PSI kelasnya seakan-akan hanya Partai Jakarta," ucapnya.

"Kalo menjadi (Gubernur red.) Jawa Tengah misalnya, levelnya hanya Partai Jawa Tengah apalagi cuman level Kabupaten/Kota," katanya.

Di sisi lain kata Yunarto, Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga harus menyiapkan kekuatan untuk melawan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024.

Pasalnya dirinya memprediksi Anies akan menjadikan Jakarta sebagai batu loncatannya agar bisa kembali bertarung di Pilpres 2029.

"Ketika Mas Anies maju dengan elektabilitas yang masih dikatakan tinggi dengan berbagai survei yang saat ini dirilis, sepertinya KIM akan berpikir kalo konteksnya adalah upaya KIM bersatu ya maka mengambil wilayah Jakarta mengingatkan Mas Anies masih di posisi berseberangan atau menjadi kekuatan politik sendiri di 2029," tuturnya.(*)

Foto: Kolase Kaesang Pangarep dan Jusuf Hamka (Kolase Instagram @kaesangp dan @jusufhamka)