FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Proses seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berjalan beberapa hari belakangan. Dimulai dengan registrasi dan pendaftaran.

Dari data pada akun pendaftaran Capin dan Dewas KPK periode 2024-2029, tercatat setidaknya 682 orang yang telah melakukan registrasi. Namun sejauh ini yang resmi mendaftar sebagai baru sekitar 194 orang baik Capin dan Dewas KPK.

"Sampai dengan pukul 12.30 hari ini, yang register akun 682 orang. Kemudian pendaftar capim KPK 107 orang, pendaftar calon Dewas 87 orang," kata Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim dan Dewas KPK, Arif Satria dalam diskusi daring, Jumat (12/7).

"Artinya 682 merupakan orang yang tertarik mempersiapkan diri dalam rangka mendaftar sebagai capim atau cadewas KPK," sambungnya.

Arif menjelaskan, dari sisi gender paling banyak laki-laki yang mendaftar Capim KPK. Adapun, jumlahnya laki-laki sebanyak 105 orang dan perempuan hanya dua orang.

Melihat dari sebaran wilayah yang mendaftar, Jawa Barat 28, DKI Jakarta 19, Jawa Timur 11, Banten 10, Jawa Tengah 6, dan lainnya di bawah 5.

Sementara, calon Dewas KPK juga mendominasi pendaftar laki-laki sebanyak 76 orang dan perempuan 11 orang. "Sebaran masih sama bahwa Jawa Barat, DKI masih mendominasi dari sumber calon," ucap Satria dilansir jawapos.

Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha sebelumnya menyatakan bahwa pimpinan KPK ke depan harus mereka yang mampunyai sosok luar biasa. Sehingga akan melakukan kerja yang juga luar biasa untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK.

"Tanpa adanya Pimpinan KPK yang baik, maka akan semakin jauh visi tersebut akan tercapai," ujar Praswad, Minggu (7/7).

Menurut Praswad, rendahnya minat pendaftar akibat merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK, maka Pansel KPK yang belum mendapatkan kepercayaan publik secara penuh, harus dapat membalik presepsi dengan membuktikan bahwa akan dapat menghasilkan calon berintegritas.

"Salah satunya adalah melalui upaya yang tidak biasa, termasuk jemput bola dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang dirasa dapat mendapatkan kepercayaan publik," papar Praswad.

Tentu dspat melihat mereka-mereka yang mempunyai rekam jejak baik, khususnya yang memang memiliki semangat pemberantasan korupsi.

"Indikatornya pun jelas, mulai dari tidak adanya kasus korupsi sampai dengan memiliki track record yang mampu melakukan transformasi kelembagaan," urai Prawad.

Baca Juga: Menteri ESDM Bantah Soal Rencana Pembatasan Pertalite Mulai 17 Agustus

Ia tak mempermasalahkan, jika memang Pansel ingin melakukan jemput untuk mencari Capim dan Dewas KPK yang berintegritas.

"Artinya langkah jemput bola bukan diharamkan dan bahkan dengan kondisi saat ini yang minim pendaftar dan kepercayaan publik turun menjadi suatu kewajiban," tegas Praswad.

Ia pun mengingatkan, Presiden Joko Widodo mempunyai kesempatan akhir untuk meninggalkan legacy baik atas corat maritnya KPK selama periode kepemimpinannya.

"Apabila presiden tidak mendorong calon yang baik maka akan tercatat dalam sejarah menjadi presiden yang meninggalkan cerita buruk bagi pemverantasan korupsi," pungkas Praswad. (fajar)