FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Presiden Jokowi yang beberapa waktu lalu memastikan akan pindah berkantor ke IKN Nusantara bulan Juli 2024 tampaknya batal.

Itu setelah Jokowi mengumumkan menunda rencananya untuk pindah berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan Juli ini. Hal ini disebabkan karena infrastruktur penunjang yang belum layak.

Terkait hal itu, pegiat media sosial Stefan Antonio kembali menyampaikan pandangannya. Menurut pria yang disapa Mas Steff ini, IKN bakal mangkrak karena berbenturan dengan program makan gratis Prabowo yang juga butuh kucuran anggaran yang tidak sedikit.

"Penyembah Jokowi bilang Guwe Dukun gara-gara bilang kayanya IKN bakalan Mangkrak. Laahhh .. Guwe bukan dukun .. Tapi gua banyak Baca jadi tau clue-clue yang mengindikasikan kalau IKN itu bakalan mangkrak," kata Mas Steff melalui akun @StefanAntonio__ di X.

Salah satu Cluenya yang paling jelas, lanjut dia, Keputusan Rezim baru Mr. Prabowo. Mereka sudah berani terang-terangan bilang kalau mereka lebih utamakan Program Makan Gratis Mereka dibanding IKN.

"Lagipula Jokowi sendiri udah hampir menghabiskan Anggaran alokasi APBN yg untuk IKN Per 2024 total alokasi APBN utk IKN sudah mencapai 79.8 Trilyun. Hanya tersisa belasan Trilyun saja jatah alokasi APBNnya," urainya.

"Kalau jatah 20% alokasi APBN habis .. Lantas blom ada juga Investor Asing masuk dan masih ada 80% biaya diperlukan ..
Trus itu IKN mau dibangun pake duit apa ??! Ya mangkraklah ujung-ujungnya," ungkap Mas Steff, dikutip Kamis (11/7/2024).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, penerbitan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tergantung progres pembangunan di lapangan.

“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Kepala Negara menyatakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah memberikan laporan terkait progres pembangunan infrastruktur di IKN.

Salah satunya adalah tentang infrastruktur air dan listrik yang belum siap digunakan. Meski begitu, kantor Presiden sudah siap.

“Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap digunakan),” ucap Jokowi saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR. (bs-sam/fajar)