Rapat paripurna DPD RI ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 hari ini panas bahkan mikrofon Ketua DPD La Nyalla Mattalitti sempat direbut oleh senator. Hal ini mulanya terjadi karena Tata Tertib (Tatib) DPD RI terbaru yang berimbas pada kepemimpinan ke depan bakal disahkan.

"Ini masalah transparansi, itu yang teman tuntut karena di Timja (tim kerja) ini dianggap tidak transparan. Itulah yang membuat akhirnya ribut, kalau transparan dari awal. Jadi baru tadi teman-teman tahu, ini nggak," kata Wakil Kalau DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin usai rapat paripurna, Jumat (12/7/2024).

Sultan mengatakan pembahasan soal Tatib mestinya melalui Pansus bukan langsung Timja yang pada akhirnya ingin langsung disahkan pada rapat paripurna kali ini.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Makanya saya bilang, saya posisinya ya, kita harus tegak lurus pada aturan. Nah masalah politik ini kan masalah trust, tranparansi, sementara Pansus itu membuka seluas-luasnya sementara Timja oleh pimpinan mentake over tapi itu tidak begitu terbuka," kata dia.

Sultan mengatakan sebagian senator mempermasalahkan soal beberapa pasal yang krusial di Tata Tertib terbaru. Ia menyinggung soal pemilihan pemimpin yang mesti langsung, umum, bebas dan rahasia tetapi menurutnya hal itu terlalu luas.

"Salah satu contohnya, calon pimpinan itu tidak boleh melanggar etika. Nah, sementara kan melanggar etika itu kan tafsirnya kan banyak apakah orang 20 tahun yang lalu bermasalah di kampungnya, nggak boleh mencalon?" ujar Sultan.

"Itu salah satu contoh, kemudian di antara contoh-contoh yang lain bahwa proses pemilihan pimpinan sendiri sementara asasnya itu langsung, umum, bebas dan rahasia. Itupun diindikasikan oleh sebagian, oleh teman-teman ada yang dianggap pasal itu tidak terbuka, tidak transparan, ya kurang lebih pasti menyangkut hal-hal yang sarat akan kepentingan," tambahnya.

DPD simpulkan Tatib Mesti Diharmonisasi

Rapat paripurna DPD RI ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 hari ini sempat panas lantaran sebagian senator tak setuju jika tatib (tata tertib) terbaru DPD RI disetujui begitu saja. Mereka menilai tatib itu sangat berhubungan dengan pemimpin DPD ke depan yang dinilai ada unsur kepentingan.

Momen ini terjadi usai para senator menginterupsi jalannya rapat yang dipimpin oleh Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti. Kala Senator ingin menginterupsi LaNyalla melanjutkan hasil dari timja (tim kerja) terkait tatib ini untuk disahkan langsung.

Rapat sempat berjalan kondusif setelah ricuh. Satu per satu anggota menyampaikan pandangannya untuk tidak terburu-buru mengesahkan tatib.

Mereka menilai urusan tatib semestinya dibawa oleh panitia khusus (pansus), bukan timja (tim kerja). Kesimpulan rapat pun memutuskan agar tatib ini diharmonisasi terlebih dahulu hingga tepat dibawa pada paripurna selanjutnya.

"Agar di sidang paripurna yang ke depan hasil kerja dari harmonisasi dalam hal ini PPU (panitia perancang undang-undang) memanfaatkan waktu yang ada karena semakin mepet sehingga diharapkan periode ke depan sidang paripurna sudah bisa kami setujui," kata Wakil Ketua DPD Nono Sampono dalam paripurna.

Pada momen itu, La Nyalla juga menyampaikan permintaan maaf jika pernyataan dirinya menyinggung senator lain, terkhusus Filep Wamafma dari Papua Barat. Rapat paripurna ini pun ditutup dengan jabatan tangan antara para senator dengan La Nyalla.

"Saya tidak ingin mendapatkan kata-kata pengacau," ujar Filep dalam rapat.

"Oke saudara Filep, saya minta maaf saya cabut omongan saya," imbuh La Nyalla.