FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantah adanya wacana bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap berada di bawah 40 persen dari PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3 persen.

"Rasio utang kita tetap di bawah 40 persen dan defisit anggaran sekitar 3 persen," kata Airlangga usai konferensi pers Rakernas One Map Policy di Jakarta, Kamis (10/7), dikutip dari ANTARA,.

Pernyataan ini merupakan tanggapan atas pernyataan Hashim Djojohadikusumo, Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang juga adik Prabowo, yang menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB.

Airlangga menekankan bahwa pernyataan tersebut hanya sebatas wacana dan belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Itu hanya wacana yang dibahas," jelasnya.

Di sisi lain, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan agar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diatur dalam level moderat.

“Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto.

Eko menekankan perlunya politik anggaran yang berkelanjutan untuk meredam risiko utang. Dia mendukung strategi Rancangan APBN 2025 yang lebih mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3 persen.

“Jika memperlebar defisit, itu bisa menimbulkan masalah baru dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo bisa memburuk jika tidak diatasi dengan baik saat ini,” ujar Eko. (*)