JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim agung untuk kamar Tata Usaha Negara (TUN), Hari Sugiharto dicecar terkait pola mutasi dan promosi hakim di Indonesia yang berpotensi mengganggu independensi peradilan.

Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi mengatakan, meski para hakim di Indonesia sudah tak lagi berstatus sebagai pegawainegeri sipil (PNS), tetapi pola mutasi masih seperti PNS.

"Hakim ditempatkan di satu daerah itu antara dua sampai empat tahun, bahkan di banyak kasus bisa kurang atau lebih lama dari itu. Terkait hal tersebut, apakah ada potensi gangguan independensi hakim dan pola mutasi dan promosi yang masih dijalankan ala PNS," kata Binziad dalam wawancara terbuka calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Baca juga: Ditanya Soal 40-60 Persen Pajak Masuk ke Kantong Aparat, Calon Hakim Agung Usul Ada Deklarasi di Luar LHKPN

Hari kemudian menjawab, mutasi hakim secara normal adalah tiga sampai lima tahun kecuali adanya permohonan khusus,seperti alasan kesehatan, keluarga dan lain-lain.

Menurut Hari, mutasi promosi yang dilakukan di lembaga peradilan saat ini tidak mengganggu independensi.

Dia menceritakan pengalaman pernah 11 kali dimutasi dan menerima tanpa gangguan independensi yang dikhawatirkan.

"Otot kita sebagai hakim yang siap ditempatkan di mana saja, dan di mana pun kita berada itu suatu pengalaman berharga dan bersifat nasional bagi hakim itu memang diperlukan agar kita tau kearifan lokal masing-masing daerah," kata Hari.

"Tentunya apabila hakim itu profesional, arif dan bijaksana, tentu tidak mempermasalahkan terkait pola mutasi dan promosi," sambung dia.

Baca juga: Momen Calon Hakim Agung Dicecar soal Mengapa Judi Online Mesti Dilarang...

Namun Binziad kembali mencecar dengan fakta lapangan banyak hakim yang mengeluh dengan pola mutasi promosi tersebut.