Samrut Lellolsima | Selasa, 09/07/2024 18:08 WIB

BKSAP DPR RI dipimpin Ketua BKSAP Fadli Zon bertukar cinderamata usai menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk ASEAN, di Ruang Dubes, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). (Foto: Dok. Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Sebagai negara yang telah lama menjalin persahabatan di kawasan ASEAN, Indonesia dan Filipina sama-sama mempunyai satu proses yang cukup dinamis di dalam politik yang demokratis.

Tak hanya itu, banyak sekali hubungan budaya, sejarah dan ekonomi dengan Filipina. Bahkan kedua negara saling mendukung di berbagai forum internasional.

Oleh karena itu, BKSAP DPR RI dipimpin Ketua BKSAP Fadli Zon saat menerima kunjungan Duta Besar  Filipina untuk ASEAN, di Ruang Dubes, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7) secara khusus membicarakan isu-isu sekitar masalah-masalah di ASEAN. Salah satunya, gagasan mengenai adanya Parlemen ASEAN sebagaimana disuarakan secara aktif oleh Dubes Filipina.

“Filipina termasuk yang cukup aktif menyuarakan perlunya Parlemen ASEAN atau Parlemen dari negara-negara ASEAN. Saya kira ide ini adalah ide yang menarik yang perlu dipikirkan karena bukan seperti Parlemen Eropa, Parlemen ASEAN itu maksudnya adalah Parlemen yang sudah terpilih dengan mekanisme proses masing-masing dan mungkin sesuai komposisi mereka juga dijadikan semacam komite di dalam Parlemen masing-masing untuk ke ASEAN. Jadi ini juga satu ide yang saya kira sangat baik dan saya kira kita ingin mendukung ini,” ujar Fadli.

Lebih lanjut, ujar Politikus Gerindra ini, kedua negara saat diskusi menaruh perhatian khusus terhadap nasib sesama negara ASEAN yaitu Myanmar yang sudah tahun ketiga tidak mengikuti ASEAN Summit maupun dari sisi Parlemen tidak menghadiri ASEAN Inter-Parliament SMD (AIPA SMD) oleh karena tengah dalam proses menuju demokrasi kembali dan tengah mengalami tantangan di mana junta militer berkuasa.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana menyatakan bahwasanya ASEAN sudah memiliki resolusi tentang implementasi Five Point Consensus (5PC) pada Konflik Myanmar dan juga ada satu komitmen untuk memastikan agar ada task force atau adanya envoy yang bisa menjembatani agar kembali Myanmar bisa hadir dalam forum ASEAN maupun AIPA.

“Nah, sehingga engagement kita, khususnya kan ada tiga negara demokrasi di kawasan ASEAN yang utama, yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Tiga negara inilah yang harus menjadi ujung tombak untuk mengawal proses demokrasi kembali di Myanmar,” jelas Politikus Demokrat tersebut.

Turut hadir dari Dubes Filipina untuk ASEAN yaitu Hjayceelyn M. Quintana.

Warta DPR BKSAP Fadli Zon Dubes Filipina ASEAN parlemen