LUCKNOW, iNews.id - Otoritas Negara Bagian Uttar Predesh, India, memecat enam pejabat polisi dan pemerintah Distrik Hathras terkait kericuhan festival Hindu yang menewaskan 121 orang. Mereka dianggap lalai dalam menangani acara dihadiri ratusan ribu orang itu sehingga menimbulkan korban jiwa.

Acara yang seharusnya dihadiri 80.000 orang, membengkak menjadi 250.000, melebihi batas yang diberikan. Acara tersebut menampilkan seorang tokoh Hindu yang akrab dipanggil Bhole Baba.

Baca Juga

Ngeri! Gajah Ngamuk di Festival Hindu Sri Lanka, 13 Orang Luka

Tim khusus yang dibentuk untuk menyelidiki insiden tersebut mengungkap, penyelenggara acara juga bertanggung jawab karena gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

“Penyelenggara mendapatkan izin untuk acara tersebut dengan menyembunyikan fakta. Mereka tidak melakukan pengaturan yang memadai dan lancar, meski mengundang kerumunan orang yang tidak terduga dan mereka juga tidak mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat,” bunyi pernyataan pemerintah Uttar Pradesh, mengutip hasil penyelidikan tim panel, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga

Kericuhan Festival Hindu di India Tewaskan 121 Orang, Penceramah Bhole Baba Tolak Disalahkan

Para pejabat Distrik Hathras dianggap lalai karena memberi izin acara, namun tak mengawasinya sampai akhir.

“Mereka dianggap bertanggung jawab atas kelalaian dalam menjalankan tugas,” bunyi pernyataan.

Baca Juga

Korban Tewas Ricuh Festival Hindu India Jadi 121 Orang, Polisi Cari Penceramah

Sementara itu kuasa hukum tokoh Baba, A P Singh, membantah klien dan penyelenggara melakukan pelanggaran. Mereka tidak menyembunyikan apa pun yang diberikan pihak berwenang. Dia justru balik menuduh kericuhan tersebut bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan kliennya.

"Polisi telah menangkap sembilan orang yang terlibat dalam penyelenggaran acara tersebut," kata Singh.

Sementara itu pemerintah juga menegaskan tim panel tidak mengesampingkan kemungkinan adanya konspirasi besar di balik kericuhan, namun memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Editor : Anton Suhartono