JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasang badan untuk penyidik Rossa Purbo Bekti yang disinggung Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Rossa merupakan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan yang memburu buron sekaligus mantan kader PDI-P Harun Masiku.

Baru-baru ini Megawati menantangnya menghadap dan menyebut pangkatnya cuma Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), belum jenderal.

“Kami pimpinan yang bertanggung jawab atas kerja-kerja para kasatgas sidik,” kata Nawawi saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/7/2024).

Nawawi mengatakan, Rossa tidak bekerja memburu Harun Masiku atas kemauannya sendiri. Ia bekerja bersama tim yang dibentuk di KPK.

Baca juga: Penyidik Ditantang Megawati, Pimpinan KPK Pasang Badan

Mereka memburu Harun Masiku berdasar pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan pimpinan KPK.

Karena itu, Nawawi memerintahkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Rudy Setiawan dan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu agar meminta Rossa tetap memburu Harun.

“Tanpa harus menanggapi segala hal yang bisa mengganggu kerja-kerjanya,” ujar Nawawi.

KPK Klaim Tak Target Afiliasi Politik Tersangka

Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pihaknya tidak menargetkan pihak-pihak tertentu yang menjadi afiliasi seorang tersangka.

Pernyataan itu Alex sampaikan saat diminta menanggapi pengakuan Megawati yang merasa menjadi target penyidik KPK setelah Sekretaris PDI-P Hasto Kristiyanto diperiksa penyidik dan handphone miliknya disita 10 Juni lalu.

“KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi tidak pernah, pimpinan ya, dari sisi kebijakan pimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka atau sedang diperiksa,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Baca juga: Jawab Megawati, KPK Klaim Tak Targetkan Afiliasi Politik Tersangka Korupsi

Menurut Alex, pihaknya sudah berulang kali menjelaskan bahwa proses hukum yang berjalan tidak menyasar pihak tertentu berdasarkan warna politik.

Pimpinan lembaga antirasuah, kata dia, tidak pernah memeprtimbangkan aspek politik dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

“Bisa dipastikan dari kebijakan pimpinan kita tidak melihat atau mengaitkan penanganan perkara di KPK dengan afiliasi politik tertentu,” ujar Alex.

Megawati Merasa Jadi Target

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato di sela pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024). Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.Sebelumnya, Megawati menantang penyidik yang memburu Harun Masiku Rossa untuk menghadap dirinya.