Sementara untuk debat kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur rencana digelar di tiga daerah berbeda pada bulan Oktober dan November. Posisi tiga daerah itu dianggap strategis untuk dilaksanakan debat.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemilihan Kepala Daerah serentak akan dilaksanakan di sejumlah daerah termasuk di Sulsel. Sebagai penyelenggara, KPU Sulsel berupaya agar pesta lima tahunan tersebut berjalan dengan lancar dan sukses.

KPU Sulsel berupaya masyarakat betul-betul merasakan manfaat pesta pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu perdebatan calon Calon Bupati dan Wakil Bupati di 24 Kabupaten/Kota akan digelar di daerah masing-masing.

“Tentang perdebatan itu KPU Sulsel mendesain perdebatan itu menggunakan desain teknis kedaerahan, artinya dikembalikan ke daerah masing-masing. "24 kabupaten/kota ini menggelar debat di masing-masing kabupaten/kotanya," kata Hasruddin Husain, Anggota KPU Sulsel Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Senin (8/7/2024).

Baca Juga : KPU Sulsel Gandeng Ratusan Mahasiswa Sosialisasi Pilkada 2024

Dikatakan, KPU Sulsel mendesain debat menggunakan desain teknis kedaerahan agar masyarakat di masing-masing daerah menyaksikan dan mengetahui isi debat para calon kepala daerah. Debat nantinya bisa membahas isu-isu strategis ke dalam materi debat.

"Kita ingin semua masyarakat bisa menyaksikan proses perdebatan," tambahnya.

Sementara untuk debat kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur rencananya diadakan di tiga daerah berbeda pada bulan Oktober dan November. Posisi ketiga daerah itu dianggap strategis untuk melaksanakan perdebatan.

Baca Juga : KPU Sulsel Gagas KKN Tematik, MoU Dilakukan Bulan Depan

“Untuk debat KPU Sulsel itu bukan hanya tentang Kota Makasar, tapi ada daerah lain sementara kami desain. Ada tiga daerah yang betul-betul bisa menjadi representasi 24 Kabupaten/Kota. Pertama Bulukumba, Palopo dan Parepare yang merupakan titik tengah,” jelasnya.

Demi kelancaran dan kemanan tahapan Pilkada, pihak KPU tentunya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan. Baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kita berharap dengan pola terintegrasinya Sulsel dengan kabupaten/kota, perdebatan ini juga harus terintegrasi satu sama lain. "Tidak boleh saling tumpang tindih," sebutnya.