Sentimen
Negatif (79%)
7 Jul 2024 : 14.50
Informasi Tambahan

Kab/Kota: bandung

Kasus: covid-19, pengangguran, PHK

Partai Terkait

Gelombang PHK Berbahaya Kalau Tak Diantisipasi dengan Baik

7 Jul 2024 : 14.50 Views 3

Jurnas.com Jurnas.com Jenis Media: News

Gelombang PHK Berbahaya Kalau Tak Diantisipasi dengan Baik

Samrut Lellolsima | Jum'at, 05/07/2024 22:55 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar. (Foto: Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Gus Muhaimin menyoroti maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri belakangan ini, terutama industri tekstil.

Menurutnya, kondisi itu dapat meningkatkan jumlah pengangguran yang berujung bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia.

"Ya PHK terutama di industri tekstil sekarang ini semakin tinggi. Kondisi ini berbahaya kalau tidak diantisipasi dengan baik. Penggangguran bisa ikutan meningkat, sampai pada dampak kemiskinan nantinya," kata Gus Muhaimin dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7).

Dalam analisanya, gelombang PHK terjadi bisa jadi akibat semakin lesunya aktivitas bisnis di dalam negeri, hingga melemahnya daya beli masyarakat yang tercermin dari munculnya deflasi. Sebab itu ia mendorong pemerintah untuk fokus melaksanakan industrialisasi sekaligus menganalisis dan memetakan kondisi tiap sektor industri, khususnya industri yang kini melambat atau belum pulih sepenuhnya setelah terdampak pandemi Covid-19.

"Pemetaan dan kajian mendalam saya kira penting dilakukan. Industrialisasi digalakkan lagi, sembari mengkaji strategi khusus dan realistis melindungi industri," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009-2014 ini.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKB ini juga meminta pemerintah untuk mendukung industri agar bisa berkembang dan memproduksi barang sesuai dengan selera pasar, harga bersaing, dan kualitas baik.

"Ya jalan terbaiknya adalah support dari pemerintah (untuk industri). Bagaimanapun persaingan bisnis semakin kompetitif. Di sinilah peran industri juga harus menyesuaikan diri agar bisa tetap bersaing kualitasnya," ungkapnya.

"Dan yang gak kalah penting tentu realisasi komitmen mengurangi barang impor mulai dari melakukan evaluasi terkait regulasi kegiatan impor, pengawasan impor, sampai mewajibkan pemeirntahan untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal," pungkasnya.

Diketahui, industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia tengah di ambang keterpurukan. Melemahnya pasar ekspor disertai gempuran produk tekstil impor ke pasar domestik membuat pelaku industri sandang mulai dari hulu hingga hilir kian terimpit. Ujungnya, industri TPT yang terpuruk telah memicu PHK hingga ribuan pekerja.

Menurut catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), selama Januari-Mei 2024, sebanyak 20-30 pabrik berhenti beroperasi dengan mem-PHK pekerja hingga mencapai 10.800 orang.

Angka tersebut melanjutkan PHK sepanjang 2023 yang tercatat mencapai 7.200 pekerja di sentra industri TPT di wilayah Bandung dan Surakarta. Jumlah ini diyakini lebih tinggi karena ada pekerja yang tidak melapor saat terkena PHK.

 

KEYWORD :

Warta DPR Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar PHK tenaga kerja

Sentimen: negatif (79.9%)