Syafira | Sabtu, 06/07/2024 02:02 WIB

Pengibaran bendera kebanggaan untuk mengawali Pride Month di Doylestown. REUTERS

WASHINGTON - Seorang hakim AS pada Rabu menghalangi pemerintahan Biden untuk menerapkan aturan baru yang melarang diskriminasi berdasarkan identitas gender dalam layanan kesehatan. Dia mendengarkan gugatan hukum yang diajukan oleh 15 negara bagian yang dikuasai Partai Republik.

Aturan tersebut diselesaikan pada bulan Mei, oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) AS dan akan mulai berlaku pada hari Jumat. Dinyatakan bahwa larangan federal terhadap diskriminasi jenis kelamin, yang merupakan bagian dari undang-undang asuransi kesehatan Affordable Care Act, juga mencakup diskriminasi terhadap kaum transgender.

Negara-negara yang menentang peraturan baru tersebut mengatakan dalam tuntutan hukum mereka bahwa program Medicaid mereka yang mencakup penduduk berpenghasilan rendah harus membayar perawatan seperti hormon dan operasi bagi kaum transgender, termasuk anak di bawah umur. Banyak negara bagian Partai Republik telah mengeluarkan undang-undang yang melarang perlakuan semacam itu, yang sering disebut perawatan yang menegaskan gender, untuk anak di bawah umur.

Aturan tersebut berlaku bagi penerima dana federal, termasuk program Medicaid. Hal ini mengikuti perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden Joe Biden pada tahun 2021 dan 2022 yang menginstruksikan lembaga-lembaga seperti HHS untuk mengambil tindakan yang melindungi kaum transgender dari diskriminasi.

Hakim Distrik Senior AS Louis Guirola di Gulfport, Mississippi, mengatakan dalam perintah awalnya, pada hari Rabu bahwa negara bagian Partai Republik kemungkinan besar akan berhasil dalam tantangan mereka. Dia mengatakan pemerintah telah melampaui wewenangnya dengan menafsirkan “seks” dalam undang-undang federal dengan memasukkan identitas gender.

“Hari ini pengadilan federal menolak upaya pemerintahan Biden yang secara ilegal memaksa setiap penyedia layanan kesehatan di Amerika untuk mengadopsi versi ideologi gender yang paling ekstrem,” kata Jaksa Agung Tennessee Jonathan Skrmetti, yang memimpin gugatan tersebut bersama Jaksa Agung Mississippi Lynn Fitch. dalam sebuah pernyataan. Negara-negara bagian yang menentang peraturan tersebut juga termasuk Georgia, Ohio dan Virginia.

HHS tidak menanggapi permintaan komentar.
“Keputusan ini tidak hanya salah secara moral, tapi juga kebijakan yang buruk,” Kelley Robinson, presiden Human Rights Campaign, sebuah kelompok advokasi yang mendukung hak-hak transgender, mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap perawatan medis yang mereka butuhkan agar tetap sehat dan berkembang.”

Dalam pengajuannya ke pengadilan, HHS mengatakan ketakutan negara-negara bagian bersifat “spekulatif” dan peraturan tersebut tidak mengesampingkan penilaian medis dokter. Dikatakan bahwa negara-negara bagian tidak berhak atas perintah yang memblokir aturan tersebut karena mereka tidak menghadapi penegakan hukum dalam waktu dekat.

Namun Guirola mengatakan dalam keputusannya pada hari Rabu bahwa biaya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut akan menimbulkan kerugian langsung bagi negara bagian.

Dua hakim lain di Florida dan Texas pada Rabu malam mengeluarkan putusan terpisah, memihak jaksa agung negara bagian Partai Republik lainnya yang menantang aturan tersebut, meskipun perintah tersebut hanya mencegah penerapannya di dua negara bagian tersebut ditambah Montana.

Hakim Distrik AS William Jung, yang ditunjuk oleh mantan Presiden Partai Republik Donald Trump di Tampa, menulis bahwa keputusan nasional yang diambil oleh hakim di satu distrik federal, seperti distrik Guirola, "seharusnya merupakan pengecualian yang jarang terjadi, bukan hal yang rutin."

Keputusan tersebut diambil seminggu setelah Mahkamah Agung AS mengekang kekuasaan badan-badan federal dengan memutuskan bahwa pengadilan tidak boleh lagi tunduk pada penafsiran mereka terhadap undang-undang yang ambigu. Guirola, yang diangkat menjadi hakim oleh mantan Presiden Partai Republik George W. Bush, mencatat keputusan tersebut, meskipun pada akhirnya ia menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut tidak ambigu.

Aturan Biden Diskriminsi Gender Layanan Kesehatan