PIKIRAN RAKYAT - Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menemui perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk melakukan audiensi mengenai festival kuliner makanan nonhalal di Solo Paragon Mal. Humas DSKS Endro Sudarsono mengimbau umat Muslim untuk tidak ikut dalam festival tersebut.

Pihaknya juga menyoroti spanduk pemberitahuan yang dinilai terlalu vulgar. Menurutnya, spanduk pemberitahuan seharusnya terpasang secara terbatas dan tidak terlalu vulgar.

"Karena warga resah, ini terlalu vulgar walaupun kami cukup menghargai makanan dari yang nonmuslim. Tidak boleh memaksakan kehendak, maka sifatnya adalah imbauan dan pernyataan sikap," tutur Endro Sudarsono.

Pada audiensi tersebut, pihaknya meminta Pemkot Solo lebih selektif memberikan izin. Terkait hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Indradi mengatakan dalam hal ini Kesbangpol tidak menerbitkan izin.

"Itu kan izin keramaian, kalau izin keramaian di Polri. Kalau di Kesbangpol tidak ada kewenangan ya," ucap Endro Sudarsono.

Festival kuliner nonhalal di Solo, Jawa Tengah, dihentikan sebagai buntut munculnya pro dan kontra dari sejumlah pihak. Acara tersebut bertajuk Festival Pecinan Nusantara yang diselenggarakan di Mal Solo Paragon.

Pihak Mal mengatakan bahwa penghentian festival kuliner nonhalal itu dilakukan untuk sementara. Namun, mereka belum dapat memberikan kepastian terkait kelanjutan acara tersebut.

"(Dihentikan sementara) sambil menunggu arahan terbaik dari pejabat setempat," kata Chief Marketing Communication (Marcom) Solo Paragon Mall, Veronica Lahji di Solo, Kamis 4 Juli 2024.

Setelah pengumuman penghentian, lokasi acara festival yang terselenggara di atrium mal tersebut sekelilingnya ditutup kain hitam sejak Kamis 4 Juli 2024 pagi. Tidak ada konsumen yang datang ke festival tersebut.

Sementara itu, sejumlah pedagang terlihat beraktivitas di stan masing-masing. Terkait hal tersebut, Veronica Lahji mengatakan bahwa para pedagang harus tetap mengurus dagangannya, mengingat ada beberapa jenis makanan yang rawan busuk.

Meski demikian, dia memastikan tidak ada aktivitas jual beli di festival tersebut.

Penghentian festival kuliner nonhalal itu terjadi hanya satu bulan sejak Solo dinyatakan sebagai kota toleransi terbaik. Lembaga internasional peraih Nominasi Nobel Peace Prize, Visions of Peace Initiative (VOPI) menganugerahi Solo sebagai kota toleransi terbaik di Indonesia.

Direktur Eksekutif VOPI Princess Natasha Dematra mengatakan bahwa penghargaan ini sejalan dengan Setara Institute, organisasi perintis pembela kebebasan beragama di Indonesia, yang juga menetapkan Solo sebagai salah satu kota toleran di Indonesia.

Setara Institute juga dikenal sebagai organisasi yang selama ini mempromosikan kebebasan sipil dan perubahan kebijakan untuk mendorong pluralisme dan hak asasi manusia. Dia mengatakan, penghargaan tersebut diberikan setelah pada periode Januari-Mei 2024 tim dari VOPI yang berasal dari Amerika Serikat dan Indonesia melakukan sejumlah survei di sekolah-sekolah dan masyarakat setempat di Solo.

Selanjutnya, hasil survei tersebut diverifikasi oleh tim dari Amerika Serikat pada tanggal 25 Mei-2 Juni 2024 di Solo.

"Kami memutuskan untuk memberikan penghargaan kota toleransi terbaik di Indonesia kepada Wali Kota Solo, Kota Solo, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Solo," ucap Natasha Dematra, Kamis 6 Juni 2024.

Oleh karena itu, pada 10 Juli 2024 pihaknya akan mengundang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk menerima penghargaan ini secara langsung di Solo. Penghargaan tersebut akan diserahkan langsung oleh ketua dewan juri dari Amerika Serikat.

"Penghargaan akan diberikan dalam bentuk tropi, sertifikat, dan dana sosialisasi Rp100 juta untuk digunakan sebagai dana sosialisasi toleransi di 20 sekolah di Kota Solo," ujar Natasha Dematra.***