FAJAR.CO.ID,MAKASSAR -- Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi Widodo di Sulawesi Selatan diketahui tidak ada jadwal peletakan batu pertama (groundbreaking) Stadion Sudiang.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh memberikan alasan terkait tidak adanya agenda tersebut di kunjungan kerja Presiden.

Seperti yang diketahui, Jokowi rencananya akan berkunjung ke Sulsel selama dua hari, 4-5 Juli 2024. Jokowi akan mengunjungi Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng dan Takalar.

“Memang belum jadwalnya untuk ground breaking. Tapi perencanaan jalan terus. Jadi untuk Stadion Sudiang kita lanjutkan,” tutur, Prof Zudan, Rabu, (3/7/2024).

Pada awalnya memang, Jokowi sempat direncanakan untuk menghadiri langsung peletakan batu pertama calon markas PSM tersebut.

Namun, setelah dicari tahu dalam kunjungan kerja kali ini tidak ada agenda peletakan batu pertama (groundbreaking) Stadion Sudiang.

Terkait hal ini, salah satu pentolan suporter PSM Makassar, Alamsyah herma atau yang akrab disapa Mr Alis memberikan komentarnya.

Lebih ke arah harapan, Alamsyah lebih berharap untuk mempertanyakan hal ini lebih detail ke sang Presiden langsung yang hadir di Sulawesi Selatan dalam kunjungan kerjanya.

Mengingat besarnya harapan publik sepakbola Sulawesi Selatan khususnya Makassar dengan kehadiran dan pembagunan Stadion tersebut.

“Harapanku untuk teman-teman media bagaimana mempertanyakan hal tersebut ke sumbernya langsung (Presiden), selaku pemilik proyek,” kata Alamsyah Herma saat dihubungi Fajar.co.id, Kamis (4/7/2024).

Lanjut, ia juga berpesan terkait pembangunan Stadion Sudiang ini juga ke depannya tidak dikaitkan dengan Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Menurutnya ini tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Apalagi pembangunan ini miliki negara dari Presiden langsung.

“Kalau bisa tolong disampaikan sampai dimana. Jadi, kami harapannya dengan proyeknya Presiden ini jangan sampai dikaitkan dengan pemilihan Gubernur,” ujarnya.

“Karena ini adalah pembangunan negara yang dimiliki oleh Presiden dan ini murni bukan uang APBD,” terangnya.

(Erfyansyah/fajar)