FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, meminta pemerintah untuk mengevaluasi layanan konsumsi bagi jamaah haji, menyusul banyaknya kasus diare yang terjadi di embarkasi Solo, Sumatera Barat, Lampung, dan Surabaya akibat konsumsi makanan yang diragukan pada hari-hari awal.

"Dalam rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, Luluk mengkritik bahwa kejadian ini menunjukkan pemerintah tidak belajar dari masalah yang terjadi pada pelaksanaan Haji 2023," ujar Luluk, dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, layanan konsumsi tidak hanya tentang gizi dan protein, tetapi juga tentang kelayakan makanan yang disajikan yang harus diperhatikan.

"Dengan demikian, evaluasi terhadap operator penyedia konsumsi di Indonesia menjadi penting," tambahnya.

Luluk juga menilai bahwa pemilihan rekanan harus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur dalam lelang masalah catering.

"Saat ini, Timwas sepakat untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 setelah mengevaluasi pelaksanaan haji dalam rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta," ujar Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Timwas Haji, kepada wartawan.

Muhaimin menjelaskan bahwa Pansus yang akan dibentuk akan mengkaji sejumlah persoalan dan temuan yang muncul selama pelaksanaan Haji 2024.

"Pansus akan menindaklanjuti temuan detail terkait dengan persoalan data jumlah jamaah haji yang tidak sinkron antara sistem Siskohat dengan data lapangan," ujarnya.

Selain itu, Pansus juga akan menginvestigasi indikasi terkait kuota tambahan haji yang mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Ia juga akan menyoroti masalah transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan jamaah haji," tambahnya.

Muhaimin menambahkan bahwa akan ada pembahasan khusus mengenai indikasi jual beli visa yang berdampak pada kenaikan harga visa secara signifikan, meskipun detail lebih lanjut akan dibahas lebih lanjut dalam Pansus.(*)