Jakarta: Pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menganggarkan Rp700 miliar untuk pusat data nasional (PDN) melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) disorot. Sebab, sumber daya yang dibangun pakai dana besar itu masih bisa diretas. “Sebenarnya apapun yang terjadi dengan anggaran yang ada itu kita harus secara efisien ya harusnya berpikir optimal lah bagaimana kemudian kita punya pusat data nasional yang betul-betul akuntabel, betul-betul bisa dipercaya masyarakat,” kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Negara Kelenger Diserang Hacker’ pada Minggu, 30 Juni 2024. Trubus menyebut masyarakat menjadi curiga karena dana besar untuk membangun sumber daya digital itu masih bisa dibobol dengan mudah. Trubus mencurigai anggaran tidak disalurkan dengan semestinya. “Karena kalau sudah jadi seperti sekarang ini, karena ada peretasan, ramai, kemudian ini, masyarakat melihat sebenarnya bukan persoalan pengelolaannya enggak mampu, tapi, kemudian publik kepo kan, ada apa itu? Sehingga publik mencurigai berarti uang Rp700 miliar itu enggak dipakai semua?” ucap Trubus.   Trubus meminta auditor menelusuri penggunaan dana untuk pembangunan PDN itu. Penindakan hukum wajib dilakukan jika ditemukan penyimpangan karena masyarakat sudah menjadi korban usai datanya diretas. “Kalau memang nanti ditemukan satu penyimpangan entah korupsi atau maladministrasi apapun namanya, nah, itu tentu harus ada pemindanaan kan gitu kepada pelaku-pelakunya itu,” ujar Trubus. Trubus juga menyoroti sikap pemerintah yang menyebut dana Rp700 miliar belum cukup dari harapan pembangunan PDN. Klaim itu dinilai hanya alasan belaka. “Itu sesuatu yang menurut saya hanya pembenaran saja, dan ini malah menyebabkan masyarakat makin gemas,” tutur Trubus.

Jakarta: Pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menganggarkan Rp700 miliar untuk pusat data nasional (PDN) melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) disorot. Sebab, sumber daya yang dibangun pakai dana besar itu masih bisa diretas.
 
“Sebenarnya apapun yang terjadi dengan anggaran yang ada itu kita harus secara efisien ya harusnya berpikir optimal lah bagaimana kemudian kita punya pusat data nasional yang betul-betul akuntabel, betul-betul bisa dipercaya masyarakat,” kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Negara Kelenger Diserang Hacker’ pada Minggu, 30 Juni 2024.
 
Trubus menyebut masyarakat menjadi curiga karena dana besar untuk membangun sumber daya digital itu masih bisa dibobol dengan mudah. Trubus mencurigai anggaran tidak disalurkan dengan semestinya.
“Karena kalau sudah jadi seperti sekarang ini, karena ada peretasan, ramai, kemudian ini, masyarakat melihat sebenarnya bukan persoalan pengelolaannya enggak mampu, tapi, kemudian publik kepo kan, ada apa itu? Sehingga publik mencurigai berarti uang Rp700 miliar itu enggak dipakai semua?” ucap Trubus.
 
Trubus meminta auditor menelusuri penggunaan dana untuk pembangunan PDN itu. Penindakan hukum wajib dilakukan jika ditemukan penyimpangan karena masyarakat sudah menjadi korban usai datanya diretas.
 
“Kalau memang nanti ditemukan satu penyimpangan entah korupsi atau maladministrasi apapun namanya, nah, itu tentu harus ada pemindanaan kan gitu kepada pelaku-pelakunya itu,” ujar Trubus.
 
Trubus juga menyoroti sikap pemerintah yang menyebut dana Rp700 miliar belum cukup dari harapan pembangunan PDN. Klaim itu dinilai hanya alasan belaka.
 
“Itu sesuatu yang menurut saya hanya pembenaran saja, dan ini malah menyebabkan masyarakat makin gemas,” tutur Trubus.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ADN)