POROS.ID - Ribuan massa dari 121 desa asal 10 Kecamatan di Lebak Selatan diagendakan bakal menggeruduk Istana Negara dan gedung DPR-MPR di kawasan Senayan Jakarta Selatan guna menuntut terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan.

Rencana aksi besar-besaran ini diungkap pada kegiatan silaturahmi dan konsolidasi Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) yang digelar di salah satu rumah makan di Malingping, Sabtu 29 Juni 2024.

Dewan Pakar Bakor PKC, Suma Wijaya mengatakan, dalam aksi tersebut pihaknya pun bakal menuntut janji Wapres RI KH Maruf Amin yang akan meloloskan Cilangkahan jadi Kabupaten pada masa kampanye dulu.

"Pada saat kampanye di Malingping dulu, KH Maruf Amin berjanji bahwa Jokowi-Maruf akan mewujudkan Kabupaten Cilangkahan apabila terpilih. Maka janji itu akan kita tagih," katanya.

Suma Wijaya menegaskan, meski moratorium pemekaran wilayah belum dicabut, namun menurutnya DOB Cilangkahan bisa terbentuk dengan alasan-alasan tertentu.

"Sangat bisa meski moratorium belum dicabut, karena pembentukan DOB Cilangkahan ini sudah sangat urgen dan dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bakor PKC, Heri Djuhaeri memastikan bahwa rencana aksi ribuan masa itu bakal terjadi digelar. Namun demikian, untuk waktu masih akan dikaji kembali.

"Kita akan kaji kembali, apakah sebelum pelantikan Presiden dan anggota DPR yang baru atau setelahnya. Kita mau coba lihat dulu moment yang baik itu dimana," ujarnya.

Heri kembali mengingatkan bahwa di era Presiden SBY, dari 22 calon DOB, Cilangkahan masuk di urutan ke empat. Sehingga ia optimistis Kabupaten Cilangkahan akan segera terwujud.

"Namun saat pergantian pemerintahan dari era SBY ke Jokowi, terjadi moratorium (ditunda)," ujarnya.

Pada kegiatan itu, beberapa perwakilan  kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyatakan bahwa para kepala desa dan BPD dari 121 desa akan siap memfasilitasi paling sedikit 20 massa per desa untuk terjun pada aksi unjuk rasa di Istana negara nanti. ***