FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Serangan siber yang terjadi pada Pusat Data Nasional oleh Ramsomware cukup merepotkan pemerintah , terutama pihak terkait. Terbukti, setelah beberapa hari serangan, proses pemulihan belum juga selesai dilakukan.

Bahkan, upaya yang dilakukan pihak-pihak terkait sejauh ini juga belum mampu mendeteksi pelaku penyerangan ramsomware tersebut. Banyaknya instansi yang terdampak akibat serangan itu menambah rumitnya penyelesaian yang dilakukan pemerintah.

Merespons masalah itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/6). Hal itu untuk membahas peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh ransomware.

Saat memasuki Kompleks Istana, Hinsa membenarkan bahwa dirinya akan rapat dengan Presiden Jokowi. "Mau rapat dulu," kata Hinsa sambil berjalan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia mengakui akan membahas peretasan PDN akibat ransomware. Tak dipungkiri, rapat dengan kepala negara untuk mengevaluasi peristiwa tersebut. "Ya terkait kemarin lah, yang pasti akan melakukan evaluasi," ucap Hinsa dilansir jawapos.

Pemanggilan terhadap Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian dilakukan setelah keduanya menghadiri rapat kerja dengan DPR RI, terkait masalah peretasan oleh ransomware, pada Kamis (27/6) kemarin.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa proses pemulihan gangguan akibat peretasan atau serangan ransomware diperkirakan akan selesai hingga akhir Juli 2024. Hal itu disampaikan Budi Arie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).

Budi menjelaskan, strategi pemulihan layanan jangka pendek dilakukan selama periode 20 Juni-30 Juli 2024. Ia mengutarakan, telah melakukan pembagian tugas dalam proses pemulihan ini.

"Setelah kita melakukan koordinasi dan rapat-rapat maraton, kami sudah memutuskan to do list dari masing-masing Kementerian/lembaga dan tugasnya," ujar Budi.

Langkah Pertama, lanjut Budi, respons cepat yang dilakukan oleh Kominfo, KSO PDNS, Kementerian/Lembaga dan daerah yang telah dilakukan pada Minggu ketiga Juni 2024.
Kedua, melakukan inventarisasi tenant terdampak yang dilakukan oleh Kominfo, KSO PDNS, Kementerian/lemaga dan daerah di akhir atau pada pekan ketiga Juni 2024.

"Sirkulasi surat kewajiban backup. Jadi Kominfo, KSO PDNS dan Kementerian lembaga daerah sampai dengan Minggu keempat bulan Juni," papar Budi.

Sementara, penyusunan strategi dan pedoman recovery layanan ditargetkan pada pekan depan bisa diselesaikan. "Nah forensik, Kominfo KSO PDNS dan Bareskrim diharapkan dalam Minggu pertama Juli sudah jelas," urai Budi.

Lebih lanjut, penyusunan shortlist dan pemulihan layanan prioritas yang akan dilakukan Kominfo KSO PDNS Kementerian lembaga daerah diharapkan sampai akhir Juli bisa dilakukan pemulihan secara total.

"Pemulihan layanan yang memiliki backup, ini dilakukan oleh Kominfo, KSO PDNS, BSSN, Kementerian/lembaga/ daerah diharapkan akhir Juli sudah selesai," pungkasnya. (fajar)