PIKIRAN RAKYAT - Anggaran negara senilai Rp700 miliar sudah dibelanjakan untuk Pusat Data Nasional (PDN), melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkap uang yang digelontorkan bagi kementerian tersebut khusus bagi PDN.

Dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024, Menkeu RI mendedahkan pula total biaya belanja Kominfo hingga saat ini.

“Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Untuk Pusat Data Nasional Rp700 miliar,” kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 28 Juni 2024.

Adapun menyoal PDN, ia menerangkan bahwa anggaran atasnya termasuk ke dalam anggaran tematik APBN pada klaster infrastruktur, yang terealisasi senilai Rp112,9 triliun hingga 31 Mei 2024.

Sri Mulyani melanjutkan, selain PDN, belanja infrastruktur melalui Kominfo juga digunakan untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G senilai Rp1,6 triliun, kapasitas satelit Rp700 miliar, dan Palapa Ring Rp1,1 triliun.

“Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati Rp5 triliun,” ujar Menkeu.

Sebelumnya, server Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kominfo menjadi sorotan setelah mendadak mati dan lumpuh. server PDN yang terpusat di Kemkominfo mengalami gangguan selama beberapa hari, tepatnya sejak Kamis, 20 Juni 2024 lalu.

Hal itu berdampak salah satunya pada layanan keimigrasian. Alhasil, antrean panjang calon penumpang di bandara internasional merugikan aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Kominfo mengungkapkan permintaan maaf secara publik, dan tengah menyelidiki penyebabnya bersama Polri, BSSN, dan kementerian/lembaga terkait.

Terdapat beberapa kemungkinan sebab, antara lain karena gangguan pasokan listrik, kerusakan server, hingga gangguan koneksi internet seperti serangan siber DDoS atau Ransomware.

Beruntungnya, sejak Minggu, 23 Juni 2024, sistem keimigrasian di layanan autogate Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) yang terdampak kembali berjalan dengan normal.

Baca Juga: PDIP Jagokan Ono Surono di Pilkada Jabar 2024

Tidak adanya "back up" (cadangan) atas data-data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) murni kebodohan, bukan persoalan tata Kelola ketahanan siber. Inilah yang menyebabkan gangguan usai serangan siber membuat satu negara kelabakan.

Penilaian menohok tersebut datang dari Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Ia mengisyaratkan bahwa data cadangan merupakan hal yang sederhana dan sudah sepatutnya terpikirkan oleh pengelola data-data kenegaraan.

Ia mengungkapkan hal itu saat rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo, Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. 

"Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola pak, jadi masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satupun back up," kata Meutya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. ***