PIKIRAN RAKYAT - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, akan meminta jajaran inspektorat dan Irjen Kemendagri melakukan klarifikasi terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa da kepala daerah yang terlibat judi online.

"Nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK. Kalau memang ada, dan kami diberi datanya, saya akan meminta kepada jajaran inspektorat, Irjen Kemendagri, untuk melakkan klarifikasi," ucap Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Ia menilai itu bisa menjadi langkah mujarab karena sebentar lagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan dilaksanakan. Hal-hal negatif akan berdampak terhadap elektabilitas.

"Tapi, kalau (yang terlibat judi online pejabat) definitif, bisa kami berikan sanksi tertulis yang hasil Pilkada 270 tadi, tapi kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kamu nanti akan sampaikan kepada publik. Ingat, risikonya ini mau Pilkada, ya," tuturnya.

Tito tidak segan memberikan sanksi yang lebih berat jika sanksi awal tidak membuat kepala daerah berhenti terlibat judi online. Dia menjelaskan, sanksi awal bagi kepala daerah kepala daerah definitif adalah teguran tertulis. Apabila tidak menggubris, maka akan diumumkan kepada publik.

"Kalau ternyata itu betul terkait judol, ya, bisa kami berikan peringatan. Kami beri peringatan bisa lisan bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi lain," tuturnya.***