PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengusut peran Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di perkara dugaan korupsi proyek pembangunan rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam persidangan terdakwa mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, terungkap sebagian uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk membiayai penyewaan helikopter Menteri Budi untuk kepentingan kunjungan kerja.

“Bahwa rekapan ini Suyanto yang membuat dan benar ada pembelian elevator sebesar Rp913.734.350 dan Pelita Air adalah untuk urunan sewa helikopter ke Makassar untuk Pak Menhub meninjau CT 401 sampai sekian. Bahwa pada saat itu angka Rp43.859.907 dan Saksi tidak mengetahui beberapa perusahaan yang mengikuti urunan dan angka itu Saksi diberikan dari PPK dimana pada saat itu PPK nya adalah Pak Ari Wibowo dan Saksi tidak mengetahui apakah kontraktor-kontraktor lain juga ikut menyumbang,” demikian dikutip dari salinan putusan Harno Trimadi, Rabu, 26 Juni 2024.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur menyatakan pihaknya menunggu hasil sidang untuk menindaklanjuti dugaan adanya uang korupsi proyek rel kereta api yang mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke Menteri Budi dan Ketua Komisi V DPR Lasarus.

"Kemudian di perkaranya DJKA. Ada peran dari Pak Menhub, sewa helikopter. Saya juga membaca di media massa dan ini kayaknya di persidangan. Nanti seperti yang tadi juga Mas Tessa (Jubir KPK) sampaikan, akan menunggu di persidangan ini," kata Asep Guntur, Rabu, 26 Juni 2024.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melaporkan soal perkembangan penuntutan maupun hasil persidangan ke pimpinan KPK. Termasuk menginformasikan soal nama-nama yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut.

“Tunggu laporan perkembangan penuntutan atau laporan hasil dari persidangan tersebut. Termasuk juga ada tadi anggota dewan, saudara LS (Lasarus), itu seperti apa," tutur Asep.

Menteri Budi Pernah Diperiksa KPK

Tim penyidik KPK rampung memeriksa Budi Karya Sumadi dan Sekjen Kemenhub Novie Riyanto pada Rabu, 26 Juli 2023. Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait proses penyidikan kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub tahun anggaran 2018-2022.

“Rabu (26 Juli 2023) bertempat digedung ACLC KPK, Tim Penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Kamis, 27 Juli 2023.

Ali menyampaikan tim penyidik lembaga antirasuah mencecar Budi Karya dan Novie Riyanto dengan sejumlah pertanyaan soal bagaimana mekanisme di internal Kemenhub dalam pelaksanaan proyek pembangunan rel kereta api.

Selain itu, lanjut Ali, pihaknya juga mendalami keterangan Budi Karya dan Novie Riyanto terkait sistem pemeliharaan rel kereta api di Dirjen Perkeretaapian untuk memastikan kondisinya tetap laik beroperasi sehingga aman dilewati rangkaian kereta api.

“Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait mekanisme internal di Kemenhub dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Dirjen Perkeretaapian,” ujar Ali.

Lebih lanjut, juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyampaikan, KPK juga mengonfirmasi Budi Karya dan Novie Riyanto soal pengawasan dan evaluasi terhadap pengerjaan proyek rel kereta api supaya digarap sesuai standar pengoperasian jalan rel.

“Dikonfirmasi juga mengenai bentuk pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proyek tersebut,” tutur Ali.***