Faisal Basri Ekonom Senior menyampaikan kegelisahannya terkait peradaban Indonesia akan hancur seiring dengan terjadinya masalah hukum hingga ekonomi yang terus terjadi dan dibiarkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Faisal dalam diskusi bertajuk Membongkar Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Dinasti Politik Rezim Totalitarian) di Jalan Diponegoro 72, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

Awalnya Faisal menyinggung Indonesia yang perlahan akan memasuki jurang krisis. Hal itu terjadi secara bertahap ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

“Teman-teman sekalian, krisis itu tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi bertahap. Sekarang kesemutan dulu, abis kesemutan pegel-pegel, abis pegel-pegel, stroke deh. Nah, stroke itu krisis. Sederhana aja sih. Dulu Rupiah 15.000, hari ini Rp16.430,” kata Faisal.

Akibat melemahnya nilai tukar rupiah tersebut, kata dia, harga kebutuhan pokok akan naik dari mulai gula hingga beras. Bahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menjadi ancaman rakyat.

“BBM. BBM nih gila nih. Minyak dan BBM, minyak curah dan BBM, tahun lalu itu kira-kira 1 juta barrel per hari, bukan per tahun. 1 juta barrel per hari. Makanya Pertalite, Pertalite mau dibunuh. Kita nggak boleh lagi beli Pertalite disuruh beli Pertamax. Mampus. Dari Rp10.000 ke Rp13.000. Sama seperti dulu, apa yang dibunuh, namanya premium. Caranya gitu,” katanya.

Ia mengaku meragukan pemerintah bisa menahan harga yang melonjak dengan subsidi. Sebab Pemerintah tidak punya cukup anggaran untuk melakukan hal itu.

“Oke bisa subsidi. Oh disubsidi. Tapi uangnya dari mana? Ya nggak ada uangnya. Penerimaan pajaknya turun. Penerimaan pajaknya tahun ini tidak mencapai target. Kita nggak punya tabungan. Kalau Singapura, Malaysia, Norwegia, itu kalau ada krisis, dia punya tabungan. Nah pemerintahnya (Indonesia) ugal-ugalan. Kalau dapet rezeki nomplok, pesta pora. Jangan ditabung. Abisin semua. Kalau krisis, ya utang. Utang lagi, utang lagi,” katanya.

Belum lagi persoalan hukum, menurutnya, pemerintahan Jokowi Presiden baru saja dinyatakan terbukti bersalah oleh Mahkamah Rakyat Luar Biasa melanggar 9 hal mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kemarin kan Mahkamah Rakyat Luar Biasa telah memutuskan Jokowi terbukti bersalah di sembilan HAM. Dari paripurna, membiarkan KKN, mematikan demokrasi, Hak Asasi Manusia, asas impunitas, HAM berat, dan macam-macam. Pokoknya sembilan terbukti. Sidangnya dari pagi sampai Magrib. Ya saksi-saksinya dari berbagai daerah se-Indonesia terbukti. Itulah pengadilan yang sebenarnya. Kalau pengadilan di MK sudah diatur, di MA sudah diatur, dan di lembaga peradilan lainnya. Kejaksaannya sudah dikunci, KPK-nya sudah dilemahkan,” katanya.

“Jadi, itu tercatat dalam sejarah itu, bahwa Pak Jokowi dan para begundalnya itu terbukti bersalah,” sambungnya.

Faisal lantas bicara jika apa yang dilakukan pemerintah dengan kesalahan-kesalahannya tersebut bisa begitu kuat karena adanya logistik yang bagus. Kuatnya logistik itu diduga didapat dari hasil-hasil keuntungan Korupsi.

Faisal juga mengungkit masih adanya ekspor nikel yang dilakukan secara diam-diam meski sudah ada larangan.

“Sekarang kalau korupsi enggak hemat lagi. Nggak juta-juta. T melulu T. 5.300 triliun. Macem-macem itu ya. Macem-macem emas segala macem ilegal. Saya baru memperbarui data biji nikel itu dilarang di ekspor mulai tahun 2020. Jadi tidak tercatat dari sisi Indonesia ada ekspor biji nikel. Ya saya tidak, kehabisan akal saya cek dari Bea Cukai Cina. Bea Cukai Cina melaporkan dari tahun 2020 sampai 2023 dia mengimpor biji nikel dari Indonesia 5,6 juta ton 5,6 juta ton, masak kagak keliatan tuh barang,” katanya.

Namun ia mengingatkan masyarakat, jika pemerintah punya titik lemahnya. Menurutnya, meski pemerintah begitu kuat dengan logistik tapi masih digembosi.

Lebih lanjut, Faisal menekankan, jika terus menerus keadaan seperti ini dibiarkan, maka peradaban Indonesia bisa hancur.

“Taruhannya adalah peradaban kita yang dihancurkan. Peradaban! Ancamannya adalah hancurnya peradaban. Yang bener jadi salah, yang salah jadi bener. Rakyat diadu. Diadu rakyat. Tokoh-tokoh agama disumpelin konsesi tambang. Bikin kecurigaan di antara masyarakat. Kampus-kampus juga gitu. Operasi yang memungkinkan mereka tidak tahu apa-apa gitu. Dibutakan. Jadi yang hancur adalah peradaban. Partai hancur. Demokrasi hancur,” pungkasnya.(faz/ipg)