PIKIRAN RAKYAT - Pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan masih menjadi polemik. Pro dan kontra masih terjadi di masyarakat. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, meminta ormas keagamaan dan Kementerian ESDM selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian terkait pemberian izin usaha pertembangan.

Hal itu disampaikam dalam diskusi Publik Fraksi PAN DPR bertema Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Untuk Ormas Keagamaan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.

DPR ingatkan agar prinsip kehati-hatian selalu dikedepankan dalam pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan.

“Benar bahwa kebijakan ini adalah afirmasi pemerintah untuk ormas keagamaan untuk membantu kemandirian ekonomi. Namun, seperti ditegaskan dalam PP Nomor 25 Tahun 2024, kesempatan untuk mengelola pertambangan ini diberikan dengan syarat yang ketat," ucap Eddy.

"Oleh karena itu, kesempatan ormas keagamaan mengelola pertambangan ini harus didahului pertimbangan dan analisis yang komprehensif serta menjalankan prinsip kehati-hatian,” katanya.

Disamping itu, Sekjen PAN tersebut juga mengingatkan kesiapan ormas keagamaan, baik dari sisi manajerial dan operasional dalam mengelola tambang. Baginya, hal ini penting untuk menjaga jangan sampai izin pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Oleh karena itu, pengelolaan tambang oleh ormas kegamaan ini harus menjalankan prinsip transparansi dan akuntabel,” ujarnya.

Eddy mengatakan, Komisi VII DPR akan melakukan pengawasan agar ormas keagamaan dapat melakukan pengelolaan tambang dengan menerapkan best mining practices dan bermanfaat untuk masyarakat banyak.

"PAN sebagai bagian dari keluarga besar Muhammadiyah berkomitmen untuk menjaga marwah para tokoh agama dan guru-guru kita jika suatu ketika organisasinya terjun dalam pengelolaan tambang," ucapnya.***