Jakarta -

Mendagri Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah membantu KPU dan Bawaslu dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk Pilkada serentak 2024 mendatang, khususnya di daerah terpencil. Tito bahkan mengizinkan pemda menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk penyediaan sarpras Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Tito dalam acara Rakor Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku pada Rabu (26/6/2024). Acara diselenggarakan di Makassar, namun ditayangkan secara virtual melalui YouTube Kemenko Polhukam.

Rakor dihadiri oleh Menko Polhukam Hadi Tjajanto, Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kabarhakam Komjen Fadil Imran, Pangkopgawilhan II Marsda M Khairil Lubis dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Berikutnya peran daerah selain anggaran, masalah sarpras. Belajar pilpres kemarin, saya minta pemda bantu KPU Bawaslu yang nggak punya kantor, nggak punya gudang, sarpras untuk daerah terpencil, di Maluku, di Malut, di pulau-pulau kalau kesulitan semaksimal mungkin bantu, gunakan yang ada, reguler maupun belanja tak terduga (BTT), gunakan itu," kata Tito dalam pemaparannya.

Tito meminta agar para kepala daerah tak perlu khawatir menggunakan BTT untuk kesuksesan Pilkada 2024. Nantinya, ia akan menerbitkan edaran sebagai dasar hukum penggunaan BTT.

"Kalau memerlukan dasar hukum saya akan buatkan surat edaran untuk keluarkan BTT, untuk membiayai, yang penting sukses," jelasnya.

Selain itu, Tito juga meminta agar pemerintah daerah memerhatikan gaji personel Satpol PP dan Satlimnas di daerah untuk Pilkada mendatang. Tito meminta agar pemda mengakomodir gaji bagi para personel Satpol PP dan Satlinmas.

"Kemudian satu lagi yang perlu dibiayain yaitu Linmas dan Satpol PP karena Linmas ini jumlahnya besar, Satpol PP 121 ribu (seluruh RI) linmas 1,2 juta (seluruh RI), khusus di Sulawesi, Kalimantan dan Maluku jumlahnya Linmas 177 ribu orang sedangkan Satpol PP lebih kurang 39 ribu. Ini harus dibiayai semua melalui Dinas Kesbang," terangnya.

Terakhir, pemda juga diminta membantu lakukan sosialisasi baik untuk amankan pemilu luberjudil, sosialisasikan pendidikan politik sampaikan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih.

(taa/imk)