Syafira | Rabu, 26/06/2024 06:06 WIB

Presiden Taiwan Lai Ching-te mengunjungi Akademi Militer Republik Tiongkok, di Kaohsiung, Taiwan 16 Juni 2024. REUTERS

TAIPEI - Demokrasi bukanlah sebuah kejahatan dan otokrasi adalah "kejahatan" yang sebenarnya, kata Presiden Taiwan Lai Ching-te pada hari Senin. Sebelumnya Tiongkok mengancam akan menjatuhkan hukuman mati dalam kasus-kasus ekstrem bagi separatis kemerdekaan Taiwan yang "keras kepala".

Tiongkok, yang memandang Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, tidak merahasiakan ketidaksukaannya terhadap Lai, yang mulai menjabat bulan lalu, dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang “separatis”, dan melakukan latihan perang tak lama setelah pelantikannya.

Pada hari Jumat, Tiongkok meningkatkan tekanannya terhadap Taiwan dengan mengeluarkan pedoman hukum baru untuk menghukum mereka yang dianggap mendukung kemerdekaan formal pulau tersebut, meskipun pengadilan Tiongkok tidak memiliki yurisdiksi atas pulau yang diperintah secara demokratis tersebut.

Ketika ditanya tentang tindakan Tiongkok pada konferensi pers di kantor kepresidenan di Taipei, Lai terlebih dahulu menegaskan kembali simpatinya terhadap banjir baru-baru ini di Tiongkok selatan sebelum menjawab.

"Saya ingin menekankan: demokrasi bukanlah sebuah kejahatan; otokrasilah yang merupakan kejahatan yang sesungguhnya. Tiongkok sama sekali tidak punya hak untuk memberikan sanksi kepada rakyat Taiwan hanya karena posisi yang mereka pegang. Terlebih lagi, Tiongkok tidak punya hak untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Taiwan melintasi perbatasan,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Tiongkok, siapa pun yang tidak menjunjung “reunifikasi” adalah pendukung kemerdekaan Taiwan, tambah Lai.

“Saya juga ingin menyerukan Tiongkok untuk menghadapi keberadaan Republik Tiongkok dan melakukan pertukaran dan dialog dengan pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis dan sah,” katanya, menggunakan nama resmi Taiwan. “Jika hal ini tidak dilakukan, hubungan antara Taiwan dan Tiongkok hanya akan menjadi semakin renggang.”

Taiwan mengatakan bahwa sejak Kamis, terjadi peningkatan tajam dalam penerbangan militer Tiongkok ketika Beijing melakukan “patroli kesiapan tempur bersama” di dekat pulau itu.

Antara Kamis dan Minggu, Taiwan mengatakan pihaknya mendeteksi 115 pesawat militer Tiongkok beroperasi di dekatnya, berada pada jarak 31 mil laut (57 km) dari ujung selatan pulau itu.

Taiwan mengatakan bahwa selama empat tahun terakhir Tiongkok telah melakukan aktivitas militer rutin di sekitar pulau itu sebagai bagian dari kampanye tekanan “zona abu-abu”.

Latihan perang Han Kuang tahunan Taiwan bulan depan bertujuan untuk meniru pertempuran sebenarnya sedekat mungkin mengingat “ancaman musuh” yang meningkat pesat dari Tiongkok, kata seorang pejabat senior.

Lai menolak klaim kedaulatan Beijing dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka. Dia telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan Tiongkok tetapi ditolak.

Tiongkok mengatakan setiap langkah Taiwan untuk mendeklarasikan kemerdekaan formal akan menjadi dasar untuk menyerang pulau tersebut.
Pemerintah di Taipei mengatakan Taiwan sudah menjadi negara merdeka, Republik Tiongkok, dan tidak berencana mengubahnya. Pemerintahan Republik melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah dalam perang saudara dengan Komunis Mao Zedong.

Lai juga menghadapi tantangan domestik, karena Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpinnya kehilangan mayoritas di parlemen dalam pemilu yang sama pada bulan Januari yang membawanya ke tampuk kekuasaan.

Berbicara pada konferensi pers yang sama, Lai mengatakan ia akan meminta mahkamah konstitusi untuk tetap mempertahankan paket reformasi parlemen yang telah disahkan oleh oposisi dan mempertimbangkan apakah hal tersebut mematuhi konstitusi.

Pihak oposisi mengatakan reformasi, yang antara lain mengkriminalisasi penghinaan terhadap parlemen oleh pejabat pemerintah, diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas, namun DPP mengatakan bahwa reformasi tersebut dipaksakan tanpa adanya diskusi yang layak.

China Taiwan Latihan Militer Kelompok Separatis