Jakarta: Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak pernah lepas dari intervensi berbagai pihak. Panitia seleksi calon pimpinan KPK didorong agar melakukan proses penjaringan dengan transparan dan akuntabel. “Kami mencurigai setiap proses seleksi pimpinan KPK selalu ada upaya intervensi dari pihak mana pun,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam tayangan Metro TV, Selasa, 25 Juni 2024. Menurut dia, pansel harus belajar dari pengalaman sebelumnya, khususnya era pimpinan KPK Firli Bahuri. Banyak kasus yang menyeret pimpinan KPK di era Firi Bahuri. Hal ini membuat nama KPK anjlok. Pansel calon pimpinan KPK diharapkan bisa membentengi diri dari berbagai intervensi pihak lain, termasuk intervensi dari pemerintah, agar dapat memilih orang yang tepat. “Bagaimana Presiden Joko Widodo bisa menjamin pansel ini sebagai pansel yang independen? Karena pada periode 2019 yang memilih Firli Bahuri, Presiden masih Pak Jokowi, tentu kita khawatir praktik-praktik yang lama kembali terulang di tahun ini,” ucap Kurnia.   Kurnia menyinggung kejadian pada 2019, lebih dari 300 ribu masyarakat menandatangani petisi agar pansel, Presiden, dan DPR tidak salah pilih ketika seleksi pimpinan KPK. Ternyata kekhawatiran masyarakat itu benar. “Ternyata pilihan Presiden dan Komisi III terbukti menjadi mimpi buruk bagi KPK, ada Firli Bahuri, ada Lili Pintauli Siregar," ujar Kurnia.

Jakarta: Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak pernah lepas dari intervensi berbagai pihak. Panitia seleksi calon pimpinan KPK didorong agar melakukan proses penjaringan dengan transparan dan akuntabel.
 
“Kami mencurigai setiap proses seleksi pimpinan KPK selalu ada upaya intervensi dari pihak mana pun,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam tayangan Metro TV, Selasa, 25 Juni 2024.
 
Menurut dia, pansel harus belajar dari pengalaman sebelumnya, khususnya era pimpinan KPK Firli Bahuri. Banyak kasus yang menyeret pimpinan KPK di era Firi Bahuri.
Hal ini membuat nama KPK anjlok. Pansel calon pimpinan KPK diharapkan bisa membentengi diri dari berbagai intervensi pihak lain, termasuk intervensi dari pemerintah, agar dapat memilih orang yang tepat.
 
“Bagaimana Presiden Joko Widodo bisa menjamin pansel ini sebagai pansel yang independen? Karena pada periode 2019 yang memilih Firli Bahuri, Presiden masih Pak Jokowi, tentu kita khawatir praktik-praktik yang lama kembali terulang di tahun ini,” ucap Kurnia.
 
Kurnia menyinggung kejadian pada 2019, lebih dari 300 ribu masyarakat menandatangani petisi agar pansel, Presiden, dan DPR tidak salah pilih ketika seleksi pimpinan KPK. Ternyata kekhawatiran masyarakat itu benar.
 
“Ternyata pilihan Presiden dan Komisi III terbukti menjadi mimpi buruk bagi KPK, ada Firli Bahuri, ada Lili Pintauli Siregar," ujar Kurnia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(AZF)