Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui bahwa memang ada sejumlah pabrik pengolahan rumput laut yang mangkrak, tidak lanjut berproduksi. Hal ini sejalan dengan permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dilakukan restrukturisasi industri rumput laut.

Direktur Jenderal Agroindustri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan, dalam upaya merespons permintaan tersebut, pihaknya sudah mulai melakukan restrukturisasi industri rumput laut, agar dapat melanjutkan rencana hilirisasi seperti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang ada beberapa dari Pemda itu meminta untuk melakukan restrukturisasi industrinya, dan kita sudah respons dengan program restrukturisasi yang sekarang kita sudah mulai," kata Putu saat ditemui di Kantor Kemenperin Jakarta, Selasa (25/6/2024).

-

-

Putu mengatakan, rencana program restrukturisasi industri rumput laut sudah masuk ke dalam harmonisasi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin). Nantinya, di dalam Permenperin itu akan mengatur besaran insentif yang akan diberikan Kemenperin untuk program tersebut, hingga mesin-mesin apa saja yang perlu diganti.

"Tapi semntara regulasinya masih kita godok, mau selesai. Kita sudah sosialisasi dan sudah banyak kita temui yang minta, sehingga saat sudah siap tinggal jalan," ucapnya.

Foto: Kampung budidaya rumput laut di Mamolo, Nunukan Selatan. (Instagram @kkpgoid)
Kampung budidaya rumput laut di Mamolo, Nunukan Selatan. (Instagram @kkpgoid)

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) Pontas Tambunan mengungkapkan bahwa dari total 55 pabrik, setidaknya ada 10 pabrik pengolahan rumput laut yang mangkrak sampai dengan tahun 2023 lalu. Sehingga, berdasarkan data terakhir yang ia himpun, saat ini tersisa 45 pabrik pengolahan rumput laut yang masih berjalan.

"Saya kira kalau yang mangkrak itu memang kita punya PR yang lama, dari tahun 2016. (Memang) beberapa mangkrak, itu beberapa sedang dibantu Kemenperin untuk bisa merevitalisasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevry Hanteru Sitorus mengatakan, harga rumput laut anjlok hingga ke kisaran Rp6.000 per kg. Karena itu, pemerintah diminta segera turun tangan mengatasi hal itu karena membuat masyarakat yang menggantungkan sumber pendapatannya dari budi daya rumput laut.

Anjloknya harga rumput laut ini diduga efek rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menggencarkan hilirisasi rumput laut. Yang kemudian mewacanakan larangan ekspor rumput laut.

Hal itu disampaikan Deddy saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) di Jakarta, Kamis (13/6/2024) lalu. Deddy lalu meminta Zulhas agar menyampaikan kondisi tersebut ke Presiden Jokowi.

"Rumput laut ini sumbangannya untuk negara kita, kalau melihat data berkontribusi US$1,89 miliar. Tahun 2020 baru US$275 juta, Rp4 triliun pak. Kalau dari penelitian Griffith University, sumbangannya ternyata US$1,89 miliar dari total US$2,05 miliar produksi budi daya rumput laut setiap tahunnya," kata Deddy,

"Ini urusan besar, bukan urusan kecil," sebutnya.

[-]

-

Luhut Yakin Hilirisasi Rumput Laut Susul Nikel, Bidik Ekspor Rp304 T
(wur)