Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengkritik Kementerian Agama (Kemenag) RI terkait kondisi tenda Jemaah Haji Indonesia di Mina yang mengalami overcapacity.

Muhaimin Iskandar Ketua Timwas Haji sekaligus Wakil Ketua DPR RI menilai, situasi tersebut mencerminkan kelemahan Kemenag RI dalam negosiasi dengan pihak Arab Saudi.

“Betul ada kelemahan, mestinya posisi Indonesia punya kekuatan bargaining yang bagus, karena jumlah jemaah kita besar, punya hubungan diplomatik yang baik,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Minggu (23/6/2024).

Menurutnya, pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang berlangsung beberapa waktu lalu hanya bersifat seremonial.

Dia menekankan pentingnya diplomasi yang kuat agar Indonesia dapat memperoleh tenda yang lebih layak dan manusiawi di masa mendatang.

“Oleh karena itu, ketika Menteri Haji (Arab Saudi) dan Menteri Agama bertemu, mestinya tidak hanya foto-foto,” tegas legislator dari Fraksi PKB itu.

Lebih lanjut, Cak Imin juga menyinggung perlunya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI turut serta dalam upaya negosiasi.

Dia berharap Kemenlu mendukung Kemenag. Sehingga, posisi negosiasi Indonesia menjadi lebih kuat, termasuk dalam hal mendapatkan maktab yang lebih baik dan fasilitas MCK yang memadai.

“Karena itu, dibutuhkan kemampuan diplomasi, bargaining position antara Menag RI dengan Menteri Haji di Saudi,” tambahnya.

Kemudian, dia juga menekankan pentingnya memastikan perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah dan Mina bertanggung jawab atas fasilitas MCK yang sering menjadi keluhan utama tiap tahun.

“Saya berharap Kemenlu juga membantu. Sehingga, kita punya negosiasi yang memadai, termasuk bargaining agar lokasi, kemudian fasilitas MCK yang sangat dikeluhkan. Yang paling pokok keluhan tiap tahun adalah fasilitas toilet MCK yang tidak memadai. Ini harus dijadikan titik tekan agar perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah, Mina itu terutama, betul-betul tanggung jawab soal MCK itu. Yang seperti itu tidak bisa dibiarkan,” pungkasnya.(rid)