JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disarankan melibatkan orang-orang profesional ddalam pengelolaan layanan digital dan keamanan siber di Indonesia, supaya efektif dan efisien dalam membuat dan mengambil kebijakan.

Hal itu disampaikan oleh pakar keamanan siber Alfons Tanujaya terkait serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara.

Serangan siber itu menyebabkan data sejumlah kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah tak bisa diakses karena dienkripsi peretas.

Baca juga: Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan Ransomware di PDN

Menurut Alfons, pemerintah sebaiknya mengutamakan penempatan orang-orang yang memiliki kemampuan dan memahami dunia digital dan keamanan siber di kementerian atau lembaga menangani masalah itu.

Dia menilai hal itu perlu dilakukan supaya arah kebijakan terkait dunia digital tepat sasaran dalam mensukseskan agenda pemerintah.

"Jadi untuk sektor yang kritikal ada baiknya memang diisi oleh tenaga profesional, sehingga lembaga tersebut bisa menjalankan fungsinya dengan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," kata Alfons saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (25/6/2024).

Baca juga: Minta Peretasan Server PDN Diinvestigasi, Wapres: Tak Boleh Terjadi Lagi!

Alfons menilai kritik masyarakat tentang posisi pimpinan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berlatar militer dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang merupakan ketua relawan Projo tidak bisa dikesampingkan pemerintah.

Sebab dalam mengelola dunia siber Indonesia, kata Alfons, memang diperlukan orang-orang yang berlatar belakang teknis teknologi informasi ketimbang mengedepankan urusan politik.

Alfons berharap peran unsur Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang melebur di dalam BSSN dioptimalkan supaya Indonesia siap menghadapi serangan siber seperti terjadi pada PDN Sementara.

"Untuk BSSN yang didalamnya ada Lemsaneg diharapkan bisa mengoptimalkan expertise (keahlian)-nya di sana karena enkripsi merupakan kunci utama pengamanan data di era digital ini," ujar Alfons.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut pelaku serangan siber meminta tebusan 8 juta dollar Amerika Serikat, jika pemerintah ingin membuka enkripsi terhadap sistem data PDN yang terinfeksi.

Baca juga: Data Masyarakat Dikhawatirkan Tak Aman Buntut Serangan Siber PDN

"Tadi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) konferensi pers di Kominfo. Saya tinggal karena saya harus ke sini. Ini serangan virus lockbit 302," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Sistem PDN mengalami gangguan hingga membuat layanan keimigrasian di sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terganggu sejak Kamis (20/6/2024).

Peladen (server) PDN Sementara yang berada di Surabaya, Jawa Timur mengalami serangan siber perangkat lunak jahat dengan tebusan (ransomware).

Lembaga yang mengelola peladen PDN Sementara adalah konsorsium Telkom dan Lintasarta.