JAKARTA, iNews.id- Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bali mengemukakan beberapa nama potensial yang dianggap layak menjadi Ketua Umum partai berlambang Kakbah tersebut. Nama-nama seperti Suharso Monoarfa, Sandiaga Uno, dan Arsyad Rasyid mencuat sebagai kandidat pengganti Mardiono.

Pernyataan ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris DPW Bali, M Thobahul Aftoni, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, yang menyebutkan adanya syarat khusus untuk menjadi Ketua Umum, yaitu harus pernah menjabat sebagai Ketua DPW atau pengurus pusat.

Baca Juga

Sandiaga Sarankan PPP Dukung Pemerintahan Prabowo tapi Tak Minta Jabatan

Menurut Aftoni, PPP harus lebih terbuka dan menerima siapapun yang ingin mengabdikan diri bersama partai, terutama menghadapi tantangan berat ke depan.

"PPP ke depan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Oleh karena itu PPP butuh kombinasi kepemimpinan dari aspek profesional dan kultural," kata Aftoni dalam keterangannya, Minggu (23/6/2024).

Baca Juga

Dewan Majelis PPP Desak Muktamar Dimajukan Tahun Ini, Minta Evaluasi Total

Aftoni menjelaskan bahwa nilai profesional mencakup kemampuan mengelola organisasi partai dan beradaptasi dengan perkembangan politik modern. Sedangkan nilai kultural mencakup pemahaman sejarah dan budaya partai.

"Kombinasi ini sangat dibutuhkan PPP kedepan. Figur-figur antara lain yang sudah muncul seperti Suharso Monoarfa tentu sangat memenuhi syarat karena kader internal dan mantan Ketua Umum," tutur Aftoni.

Selain Suharso, Aftoni juga menilai Sandiaga Uno sebagai figur yang layak memimpin PPP, meskipun baru enam bulan menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional PPP.

"Meskipun hanya 6 bulan sebagai Ketua Bappilu Nasional PPP, saya rasa beliau (Sandiaga) sudah memahami kultur PPP," ucapnya.

Aftoni juga menyebut Arsjad Rasyid sebagai figur yang pantas dan menyatakan bahwa PPP harus terbuka untuk siapapun yang ingin berkhidmat.

"Begitu juga dengan Arsjad Rasyid, saya rasa PPP harus terbuka untuk siapapun yang ingin berkhidmat," kata Aftoni.

Sebelumnya, Dewan Majelis PPP mendesak jajaran pengurus di dewan pengurus pusat (DPP) untuk menggelar Muktamar pada 2024. Desakan dilayangkan majelis dalam surat yang dikirim pada 1 Mei 2024.

Dalam surat itu, setidaknya ada empat petinggi majelis yang membubuhkan tanda tangan. Keempatnya yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Romy.

Melalui surat itu, dewan majelis mempersoalkan gagalnya PPP meraih kursi di parlemen. Pasalnya, kegagalan PPP masuk Senayan itu baru kali pertama setelah 11 partai berlambang Kakbah itu mengikuti pemilu.

Kendati demikian, dewan majelis meminta agara DPP PPP tak melakukan pemecatan, penggantian, dan perubahan, Fungsionaris DPP, Pimpinan DPW, Pimpinan DPC dan Pimpinan PAC. Tujuannya, untuk menjaga kondusivitaa partai hingga pelaksanaan muktamar. 

Dewan majelis menilai perlu adanya evaluasi atas penurunan perolehan suara PPP di tingkat nasional. Evaluasi juga mencakup jabatan ketua umum lantaran masih berstatus "Pelaksana tugas."

"Nomenklatur 'Pelaksana Tugas' Ketua Umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode," bunyi surat itu.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq