PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membantu dan mengawal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi dimohon tak langsung pulang ke Solo usai lengser dari jabatannya, Oktober 2024 mendatang.

Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran (GSP) M. Qodari. Harapannya besar agar Jokowi yang menurutnya masih sangat sehat itu mau berkontribusi lebih lama di pemerintahan, sebagai penasihat presiden dan wakil presiden terpilih.

"Harapan dari relawan, hampir semuanya mengatakan tidak ingin Pak Jokowi kembali ke Solo. Jokowi masih sangat sehat pengalaman dan pemikirannya untuk bisa membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran," katanya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 22 Juni 2024.

Ia juga mengatakan, kinerja Jokowi memantik kepuasan masyarakat yang tinggi selama memimpin hampir 10 tahun, sehingga cinta dari rakyat mengikutinya jelang berakhir masa kepemimpinan.

"Dari berbagai lembaga survei, kepuasan kepada Jokowi masih sangat tinggi dan dianggap sebagai pemimpin yang citranya bagus," ujar Qodari.

Qodari menegaskan bahwa berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi pada bulan Oktober 2024 bukan berarti sukarelawan Jokowi selesai.

Dia melanjutkan, pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 mesti dikawal bersama. Tugas itu juga berkaitan erat dengan Jokowi sebab ini masih serumpun dengan agenda Indonesia maju.

"Memang relawan akan terus bertekad untuk terus berkumpul tetap bersama-sama. Jadi, berakhirnya masa jabatan Jokowi, tidak berarti bahwa sukarelawan ini akan berhenti. Karena kami akan terus mengawal agenda Indonesia maju," katanya menegaskan.

Baca Juga: Pemkot Luncurkan Cimahi Campernik 112, Siap Respons Laporan Darurat dari Warga

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyiapkan 'family office', di Bali, untuk orang-orang kaya. Ide itu pertama kali disampaikan kepada para delegasi di sela World Water Forum Ke-10, di Nusa Dua, Kabupaten Badung.

Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR beberapa waktu lalu, dia menyebut negara bisa meraup dana hingga 200 juta dolar AS atau setara dengan Rp3,2 triliun dalam proyek ini.

Family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak. Menurutnya, di family office, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak, dan hanya investasi mereka yang akan dikenakan pajak.

"Gampangnya ya kita niru aja Singapura, niru aja Hong Kong, dengan Abu Dhabi. Jadi kalau mereka bisa buat, kenapa kita tidak bisa buat?" ujar Luhut Binsar Pandjaitan, 5 Juni 2024.

"Kan itu menguntungkan bagi republik," ucapnya menambahkan.

Pada saat ini, Singapura memiliki 15.500 family office. Namun, Indonesia tidak punya satu pun. Oleh karena itu, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa family office perlu dibentuk di Tanah Air, mengingat tingginya permintaan.

Dia pun mengklaim, ide pembentukan family office agar orang kaya dari luar negeri berminat investasi di Tanah Air sudah disetujui oleh Presiden Jokowi.

"Saya bilang 'bapak presiden kalau bapak setuju kita coba di sini'. (Jokowi mengatakan) 'setuju Pak Luhut'," kata Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis 20 Juni 2024. ****