Abadikini.com – Partai Bulan Bintang (PBB) yang didirikan pada tahun 1998 oleh tokoh-tokoh seperti Dr. Anwar Harjono SH dari Jawa Timur dan H. Moh. Soleiman dari Maluku, kini mengalami perubahan signifikan dalam kepemimpinan dan basis dukungannya. Tokoh utama awalnya seperti Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra SH dari Belitung dan HMS. Kaban dari Sumatera Utara mencerminkan dominasi kawasan Barat dalam partai ini.

Pada Pemilu 1999, PBB meraih sukses besar dengan memperoleh 13 kursi DPR RI dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pada masa ini, PBB menjadi kekuatan politik yang signifikan di DPR, terutama dalam pembahasan Amandemen UUD 1945.

Namun, pada Pemilu 2004, jumlah kursi PBB di DPR menurun, tetapi partai ini tetap menunjukkan kekuatannya di eksekutif dengan mendukung SBY sebagai Presiden RI. Yusril dan Kaban menjadi bagian dari kabinet, masing-masing sebagai Mensesneg dan Menteri Kehutanan.

Pada Muktamar I tahun 2004 di Surabaya, Kaban terpilih sebagai Ketua Umum DPP PBB dengan Sahar L Hasan dari NTT sebagai Sekjen, menunjukkan kombinasi kepemimpinan dari kawasan Barat dan Timur. Kepemimpinan Kaban berlanjut pada Muktamar II tahun 2009 di Medan dan Muktamar III tahun 2014 di Cisarua, Bogor, di mana Yusril kembali memimpin sebagai Ketua Umum.

Pada Muktamar IV tahun 2019 di Belitung, Yusril terpilih kembali sebagai Ketua Umum dengan Ir. Afriansyah Noor dari Jambi sebagai Sekjen, memperlihatkan dominasi kepemimpinan dari kawasan Barat. Namun, setelah Yusril menyatakan mundur pada rapat MDP menjelang Muktamar V yang direncanakan pada 2025, Dr. Fachri Bachmid MH dari Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai Pejabat (PJ) Ketua Umum melalui voting. Sekjen Afriansyah Noor yang sedang melaksanakan tugas negara di Swiss digantikan oleh Ir. Muhammad Masduki dari Jawa Timur.

Pergeseran kepemimpinan dari Barat ke Timur ini dipengaruhi oleh hasil Pemilu legislatif 2024, di mana suara PBB menurun di kawasan Barat namun meningkat di kawasan Timur. Di Sulawesi Tenggara, PBB mendapatkan 4 kursi di DPRD I dan 7 kursi di DPRD II Kabupaten Konawe Utara. Di DPRD II Kabupaten Pamekasan, PBB memperoleh 5 kursi. Perolehan kursi juga signifikan di Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Kini, dengan perubahan kepemimpinan dan basis dukungan yang lebih kuat di kawasan Timur, pertanyaan muncul apakah PBB akan tetap eksis dan berjaya di masa depan. (MK. 22.6.24).