PIKIRAN RAKYAT - Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK) menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur (Kaltim), akan selesai puluhan tahun lagi. Dia meluruskan pemahaman masyarakat yang salah sangka, IKN bakal rampung dalam waktu dekat.

RK menyampaikan hal itu dalam kolom komentar salah satu akun Instagram media massa terkemuka. Unggahan bersangkutan mengklaim ekspektasi pembangunan IKN
akan selesai dalam waktu dua sampai tiga tahun.

Di sisi lain, di sana dikatakan bahwa realitanya, dengan sistem politik Indonesia, kebijakan yang bisa berubah-ubah, pembangunan bisa memakan waktu hingga puluhan tahun.

Hal ini menjadi sumber kecemasan rakyat yang baru, sebab proyek besar seperti IKN membutuhkan kepastian dan jaminan dari pemerintah. Jika hal itu luput, maka investasi terutama dari pihak asing akan macet dan kondisi mangkrak bukannya mustahil terjadi.

Menanggapi hal itu, RK mengatakan bahwa persepsi unggahan tersebut keliru. Alih-alih infrastruktur seluruh IKN, yang diestimasikan dua sampai tiga tahun selesai itu adalah Kawasan intinya saja. Sementara, keseluruhan IKN memang diakuinya bakal selesai dalam puluhan tahun.

"Koreksintim admin biar tidak salah kaprah: Selesai 2-3 tahun itu untuk kawasan inti, (seluas monas) dan progres di lapangan memang sesuai target," ujar dia, dilihat dari Instagram, Minggu, 23 Juni 2024.

"Kalo keseluruhan IKN, kira2 seluas 4 kali luas Bandung, akan beres puluhan tahun," katanya lagi menegaskan.

Baca Juga: Tanri Abeng Meninggal, Berikut Riwayat Hidup Menteri BUMN Era Soeharto Itu

Masalah pembebasan 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum selesai. Kondisi ini mengharuskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono turun tangan.

Ia lantas menjelaskan cara-cara negara menanggulangi persoalan lahan tersebut. Dalam pernyataan terbaru, Menteri Basuki menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bakal melakukan sosialisasi, pada 27 Juni 2024 mendatang.

Agenda ini, kata Basuki akan membahas seputar Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) Plus. Berikutnya, negara akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah lain yang diperlukan.

"Nah ini kalau yang sekarang, yang PDSK sudah tinggal menunggu sosialisasi dari Gubernur. Ya, jadi sudah PDSK Plus," kata Basuki, di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024, sebagaimana dikutip Sabtu, 22 Juni 2024.

"Ya, sudah negosiasi. Nanti tanggal 27 ini sosialisasi, gusur, bayar," ujar dia lagi.

Rincian dari Menteri Basuki menunjukkan adanya kepastian ganti rugi bagi masyarakat lokal. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim. Adapun pembiayaan bersangkutan akan diambil dari anggaran Kementerian PUPR.

Meskipun Basuki mengaku tidak hapal rincian anggaran ganti rugi itu, ia memastikan biaya akan menyasar baik untuk tanam tumbuh maupun relokasi rumah masyarakat.

"(Anggarannya) PU, PU. Aduh kalau anggaran (saya tidak hapal), tapi ada mas. Karena itu kebun dengan faktor satu-satu atau dua kali gitu. Itu kebunnya mereka diganti dan dibikinkan rumah," jelasnya.

Dijelaskan Menteri PUPR, akan ada rencana total pembangunan 91 hunian bagi 91 kartu keluarga sebagai rumah relokasi. Jenis bangunan bisa berupa rusun atau rumah tapak (landed house). ***