Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia akan memiliki pemimpin negara baru Oktober mendatang. Sejumlah tantangan ekonomi akan langsung dihadapi oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 - 2029.

Kondisi pasar keuangan saat ini tengah terguncang, terlihat dari nilai tukar Rupiah terhadap Dollar yang kini sudah terempas ke level Rp 16.400-an. Begitu juga IHSG ini juga merosot ke level 6.800-an.

Salah satu pemicunya adalah kekhawatiran investor akan pengelolaan fiskal di era pemerintahan baru. Rumor yang beredar, UU Keuangan Negara akan diubah sehingga memungkinkan pemerintah menetapkan defisit APBN di atas 3% PDB dan mendorong kenaikan utang.

-

-

Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga merespons terkait apakah ini menjadi alarm bagi presiden terpilih?

"Alarm itu kalau kita lihat defisit anggaran di negara-negara EU," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, dikutip Minggu (23/6/2024).

Airlangga menjelaskan rata-rata defisit anggaran di Eropa adalah 5-7%, antara lain Jerman, Italia dan Prancis. Di luar Eropa juga tidak sedikit negara dengan defisit anggaran tinggi atau di atas Indonesia yang sebesar 3% terhadap PDB.

"Alarmnya bunyinya di Eropa, bukan di Indonesia, Indonesia masih dibawah 3%," jelasnya.

Pemerintah menganggap isu soal defisit 2025 yang akan membengkak itu tak perlu dibesar-besarkan dan tak perlu dijadikan faktor yang membuat keresahan. Sebab, ia kembali menekankan bahwa komitmen pemerintah untuk menjaga level defisit sesuai batas aman UU Keuangan Negara akan terus dipatuhi.

"Anda bisa lihat negara Jerman, Perancis, Italia, itu antara 5-7%. Bahkan EU sentral banknya mengingatkan negara-negara EU untuk dibawah 3%. Indonesia di bawah 3%, jadi anda jangan panik-panik sendiri," tegas Airlangga.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming saat Pilpres 2024 itu memberi bukti bahwa pemerintahan mendatang akan tetap menjaga defisit sesuai UU. Terlihat dari rentang defisit yang telah disodorkan dalam rapat pembahasan RAPBN 2025 dengan DPR saat ini di level 2,4%-2,8%.

"Jangan nambah-nambahin. Kita 2,4%-2,8% di bawah 3%, coba tanya ke menteri keuangan Jerman, Italia, dan yang lain, udah dapat dia peringatan dari EU central bank bahwa negara-negara EU harus ikut seperti negara-negara ASEAN," ucap Ketua Umum Partai Golkar ini.

PHK Melonjak

Tidak hanya gonjang ganjing di sektor pasar keuangan, namun sektor riil seperti ketenagakerjaan juga menunjukan tanda-tanda kurang baik. PHK massal banyak terjadi di sektor tekstil atau garmen hingga ecommerce.

banyak pabrik tekstil di Indonesia yang menutup pabriknya hingga berujung pada PHK massal. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan penyebab banyak pabrik tutup adalah serbuan tekstil impor.

Redma mengatakan serbuan tekstil impor ini tak terlepas dari relaksasi impor yang dilakukan pemerintah. Dia juga menyoroti kinerja Bea Cukai yang dianggap buruk dalam pengawasan.

"Kinerja buruk dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan adalah salah satu penyebab utama badai PHK dan penutupan sejumlah perusahaan dalam 2 tahun terakhir," kata dia.

"Hal ini dapat terlihat jelas dari data trade map. Di mana gap impor yang tidak tercatat dari China terus meningkat. Yaitu US$2,7 miliar di tahun 2021 menjadi US$2,9 miliar di tahun 2022. Dan diperkirakan mencapai US$4 miliar di tahun 2023," ujar Redma.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan, gelombang PHK di industri tekstil nasional masih terus berlangsung. Dia menyebutkan, setidaknya ada 13.800 orang pekerja pabrik TPT yang jadi korban PHK sejak awal tahun 2024

PHK tersebut terjadi mulai dari karena efisiensi perusahaan, juga akibat penutupan pabrik. Penyebabnya, kata Ristadi, akibat penurunan order sampai tak ada lagi order.

"Pabrik tekstil terus bertumbangan. Terbaru tambah satu, baru tanggal 6 Juni 2024. PT S. Dupantex tutup, PHK 700-an pekerja," kata Ristadi kepada CNBC Indonesia.

Selain itu, badai PHK juga pada sektor teknologi dan informasi. Salah satunya adalah perusahaan hasil penggabungan Tokopedia dan TikTok Shop yang mengumumkan kebijakan PHK. Namun, jumlah pekerja yang terkena PHK tidak dipublikasikan.

[-]

-

Prabowo 'Nyekar' ke Makam Orang Tua di TPU Tanah Kusir dan Karet Bivak
(luc/luc)