PIKIRAN RAKYAT - Rencana pembentukan family office di Bali diyakini Pemerintah bakal berimplikasi positif bagi Pulau Dewata. Tidak hanya sektor pariwisata, ekonomi Bali diklaim bakal terkatrol dengan keberadaan family office.

Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali yang juga, Dr. Gusti Kade Sutawa menjelaskan bahwa Family Office merupakan kantor yang mengurusi urusan orang asing di suatu negara. Fungsinya, sebagai perantara antara orang asing dengan penasehat professional dalam bidang bisnis.

“Termasuk didalamnya ada manajer investasi ada akuntan, pengacara, yang mengarahkan wisatawan atau orang asing untuk berinvestasi di sebuah negara, usulan pembentukan family office tersebut bagus karena memang negara-negara maju seperti Singapura, Dubai, Malaysia sudah ada," tuturnya.

“Ini adalah hal baru yang diwacanakan oleh pemerintah, kita menyambut baik hanya saja perlu disiapkan regulasi dan pendukung lainnya, bagi Bali sendiri sebenarnya banyak orang asing yang tujuannya tidak hanya berwisata, tapi bisa juga berinvestasi karena mendapatkan informasi yang clear, satu pintu di sebuah institusi, ada unsur pemerintah juga,” ujar Gusti Kade Sutawa menambahkan.

Ketua DPP Nawa Cita Pariwisata Indonesia itu menuturkan bahwa perlu melibatkan semua pihak, dalam penanaman modal asing, kementerian luar negeri, kementerian pariwisata, pemerintah daerah, agar bisa berkelanjutan.

Jangan sampai, nanti sudah dibentuk atau berdiri tapi tidak bisa berjalan. Sebenarnya, di Indonesia untuk perijinan sudah dipermudah oleh pemerintah, tetapi juga di sisi lain masih banyak pungutan liar dan lain sebagainya.

“Inilah yang harus kita hindari, family office didirikan semua harus fair, berapa tarifnya untuk mengurus izin dan juga pendukung lainnya," ucap Gusti Kade Sutawa.

"Ini merupakan tantangan sekaligus juga peluang yang harus direspon positif oleh semua pihak untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, harus ada transparansi untuk kemajuan perekonomian Indonesia dan Bali khususnya," katanya menambahkan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengaku Family Office layak diterapkan di Bali. Asalkan, regulasinya jelas serta didukung fasilitas infrastruktur yang memadai.

Menurutnya, para investor tentu akan mempertimbangkan keamanan dan aturan hukum saat menginvestasikan dananya, sehingga memberikan timbal balik saat berinvestasi. Pemerintah pun harus menyiapkan regulasi terkait Family Office tersebut, jangan sampai investor hanya membangun di Bali bukan membangun Bali.

Rai Suryawijaya juga mengingatkan, investasi yang diijinkan juga harus berkualitas. Sehingga, pariwisata Bali akan turut berkualitas dan bermartabat.

“Kami mendukung program Family Office dan layak diterapkan di Bali, namun harus didukung regulasi yang jelas. Investor yang akan membangun kantor dan berinvestasi juga harus jelas baik besaran investasinya maupun produk apa yang akan diinvestasikan,” tuturnya.

Pelaku Pariwisata Bali, Made Badra menyambut positif rencana pembuatan Family Office di daerahnya. Namun, dia menekankan kejelasan regulasi dalam kebijakan pariwisata menjadi hal krusial karena wisatawan yang ingin berinvestasi pastinya mempertanyakan aturan investasi.

Menurutnya, investor juga akan mempertimbangkan untung rugi saat menanamkan modalnya. Sehingga, Pemerintah harus benar–benar menyiapkan regulasi dan fasilitas pendukung jika Family Office diterapkan di Bali.

Mantan Kadis Pariwisata Badung itu mengingatkan bahwa regulasi, sosialisasi, edukasi dan evaluasi menjadi kesatuan yang harus dilakukan saat memberlakukan aturan maupun kebijakan yang baru tidak terkecuali di bidang pariwisata.

“Aturannya harus jelas, infrastrukturnya juga harus dilengkapi dulu. Kalau itu memang akan diberlakukan ya benahi dulu, potensial lostnya itu kan tinggi sekali,” ucap Made Badra.

Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mencermati rencana pemerintah untuk membentuk family office. Mengingat, rencana itu masih menjadi pembahasan internal pemerintah sehingga otoritas keuangan belum dapat meresponnya secara pasti.

“Pemahaman kami mengenai hal ini masih dibahas di internal pemerintah dan kami cermati masih akan disampaikan nanti pemikiran gagasan usulannya itu kepada Presiden Joko Widodo untuk tentunya mendapat persetujuan ataupun arahan lebih lanjut,” tuturnya.

Secara umum, pembentukan family office berpotensi menciptakan suatu permintaan baru terhadap instrumen keuangan di Indonesia. Apabila family office dianggap sebagai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), tentu OJK akan menyiapkan infrastruktur yang baik dalam arti regulasi maupun pengawasannya.

“Tapi lagi-lagi, ini masih tahap awal mengenai diskusi ini dan kami pada gilirannya akan merespon apabila sudah ada keputusan final mengenai hal ini (family office),” ucap Mahendra Siregar.

Dia mengatakan, pihaknya juga telah mengetahui bahwa instrumen serupa ataupun perusahaan sejenis itu ada di beberapa negara, baik negara di kawasan maupun negara-negara maju. Dalam hal ini, OJK masih mengkaji dan mendalami lebih lanjut terkait pembentukan family office di negara-negara lain.

“Tapi sekali lagi, pada tahap ini tentu diskusi lebih lanjut akan dilakukan oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi nantinya,” ujar Mahendra Siregar.***