FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemutusan kerja sama Muhammadiyah dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditindaklanjuti Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) perguruan tinggi dan rumah sakit, serta badan usaha milik Muhammadiyah untuk menarik dananya dari BSI. 

Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LP UMKM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM)  Jawa Tengah, Khafid Sirotudin, mengungkapkan salah satu Direktur Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Jawa Tengah menceritakan didatangi rombongan pimpinan dan staf kantor cabang BSI.

“Saya bertemu Direktur AUM di Jateng yang memiliki simpanan cukup besar di BSI. Dia bercerita, baru saja didatangi serombongan pimpinan dan staf kantor cabang BSI. Intinya, mohon dimaafkan dan memohon dengan sangat hormat agar simpanan milik AUM tidak “dikeringkan” serta pembiayaan tidak dilunasi atau ditake-over ke lembaga perbankan lain,” beber Khafid Sirotudin, dikutip FAJAR.CO.ID dari laman resmi PWM Jawa Tengah, Sabtu, (22/6/2024).

Dia menambahkan, jumlah pembiayaan BSI kepada AUM itu hanya sebesar 40% dari jumlah total simpanan yang ditempatkan. 

“Teman saya menerima dengan baik kunjungan dari BSI dan mendengarkan semua yang diutarakan. Beliau hanya mengucapkan terimakasih atas kunjungannya dan mohon maaf jika sebagai Direktur AUM tetap tegak lurus dengan Memo PP Muhammadiyah.,” bebernya. 

Sementara iitu, Pakar Ekonomi Syariah Universitas Airlangga (UNAIR) Dr Imron Mawardi mengatakan bahwa penarikan dana oleh Muhammadiyah yang angkanya mencapai triliunan rupaiah bukan masalah serius bagi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Bahkan kata dia, hal itu tidak mencerminkan masalah yang lebih luas pada sektor perbankan syariah di Indonesia.

Diketahui, beberapa pekan terakhir muncul wacana penarikan dana besar-besaran Muhammadiyah dari BSI.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengklarifikasi bahwa besaran dana tersebut hanya berkisar Rp 1,8 triliun.

Anwar Abbas menyebut penarikan dana dari BSI merupakan upaya rasionalisasi keuangan Muhammadiyah.

Salah satu organisasi Islam terbesar itu akan mengalihkan dana tersebut ke bank-bank syariah lain.

Hal tersebut memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antar bank syariah di Indonesia.Imron menilai pernyataan ketua PP Muhammadiyah tersebut hanya menyampaikan alasan normatif.

Salah satu isu yang berkembang adalah terdapat ketidaksesuaian kebijakan antara Muhammadiyah dan BSIMuhammadiyah menganggap bahwa kebijakan BSI lebih berpihak kepada korporasi. Sedangkan Muhammadiyah lebih menginginkan untuk mengayomi UMKM.

"Penarikan dana tersebut berkaitan dengan ketiadaan privilese Muhammadiyah di BSI. Padahal Muhammadiyah telah menempatkan dana yang cukup besar pada bank syariah tersebut," ungkap Imron dilansir dari website resmi UNAIR, Sabtu (22/6/2024).

Imron menerangkan, pada triwulan pertama 2024, total aset BSI menyentuh angka 358 triliun dengan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 297 triliun rupiah. (eds)