Jakarta -

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait penyelenggaraan haji 2024 kepada Kementerian Agama (Kemenag). Timwas Haji DPR menanyakan adanya kabar 'permainan' dalam pembagian kuota haji tambahan.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Timwas Haji DPR, sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh P Daulay dalam rapat Timwas dengan Kemenag di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, Jumat (21/6/2024).

Hadir dalam rapat, anggota Timwas lain seperti Ace Hasan Syadzily (Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Fraksi Golkar), Abdul Wahid (Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi PKB), John Kenedy Azis (Anggota Komisi VIII Fraksi Partai Golkar), Muhammad Ali Ridha (Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar), Ina Ammania (Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP), Sri Wulan (Anggota Komisi IX Fraksi Partai Nasdem), Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Fraksi PAN).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pihak Kemenag dipimpin Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief dan jajarannya. Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji 2024.

Awalnya, Saleh Daulay mengungkapkan tujuan dibentuknya panitia khusus (Pansus) Haji. Ia pun meminta Kemenag tidak perlu takut dengan adanya Pansus tersebut.

"Jadi kalau ada Pansus jangan takut, memang politik, nanti output-nya politik, kalau nggak politik nggak akan kuat," kata Saleh Daulay.

Saleh Daulay menekankan Pansus Haji dibentuk untuk perbaikan ke depan, dan bukan untuk menghambat rakyat dalam melaksanakan ibadah haji.

"Siapa yang mau menghabisi pelaksanaan haji, nggak ada. Dosa semua kalau kita mau menghambat-hambat haji, nggak mungkin," ungkapnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Kemenag untuk terbuka terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan haji.

"Tapi tolong nanti semua faktor dibuka saja, kalau ada sumbatan-sumbatan kasih tahu," ujarnya.

Saleh Daulay lantas menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan 'bisikan' terkait semrawutnya penyelenggaraan haji tahun ini. Hal itu kemudian menimbulkan sejumlah asumsi terkait masalah pemondokan, katering, hingga kuota haji.

"Jadi ini terjadi jangan dikira nggak, teman-teman sudah punya asumsi macam-macam, mulai dari pemondokan, katering, apalagi kuota haji," ujarnya.

Berkaitan dengan masalah kuota haji tambahan, Saleh Daulay kemudian melontarkan pertanyaan terkait adanya kabar 'permainan' dalam pembagian kuota tersebut.

"Itu kuota haji lagi seru banget kuota haji itu, katanya sih orang haji mohon maaf nih saya bongkar dikit aja, kutipan dikit aja. Katanya pembagian kuota ini ada mainannya nih. Dapat sana sekian, haji khusus dapat sekian, return-nya sekian ya nggak?" tuturnya.

Oleh sebab itu, kata dia, maka perlu dibentuk Pansus Haji untuk membuktikan benar atau tidaknya soal permainan kuota haji tersebut.

"Karena dia nggak ada fakta dan buktinya, kita nggak lihat, belum dibuat pansusnya belum kelihatan orangnya. Ya jadi ini jadi ghibah atau fitnah? Pak Dirjen mau nggak difitnah?" jelasnya.

"Karena itu, ini saya kira masukan-masukan sudah banyak. Nggak usah takut, saya akan berada di situ untuk belain, belain untuk lurus dan benar dan teman teman semuanya harus semangat buat itu, bukan semangat cari-cari masalah," pungkasnya.

(mei/isa)