FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penarikan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) terus bergulir. Langkah organisasi Islam terbesar di Indonesia menarik dananya itu menciptakan berbagai spekulasi dan perhatian publik.

Sejumlah isu mengiringi penarikan dana organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, termasuk pengusulan kadernya, Abdul Mu'ti, untuk masuk di jajaran komisaris yang tidak diakomodasi saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LP UMKM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM)  Jawa Tengah, Khafid Sirotudin, mengungkapkan isu itu bermula dari kunjungan jajaran petinggi BSI ke PP Muhammadiyah beberapa waktu sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Menurutnya, pihak BSI “meminta” Muhammadiyah mengirimkan dua nama untuk dijadikan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). 

Tradisi organisasi Muhammadiyah yang mengedepankan musyawarah mufakat secara kolektif kolegial di dalam Rapat Pleno PP Muhammadiyah menghasilkan surat nomor 145/I.0/A/2024. 

Surat tersebut menyodorkan nama Jaih Mubarak sebagai calon DPS dan Abdul Mu’ti sebagai calon komisaris “sesuai permintaan BSI”.

“Walakin, RUPS PT. BSI Tbk. tanggal 17 Mei 2024, hanya menerima Jaih Mubarak sebagai DPS. Adapun Abdul Mu’ti tidak diterima RUPS sebagai Komisaris. RUPS justru mengangkat Felicitas Tallulembang sebagai komisaris baru BSI,” tulis Khafid Sirotudin, dikutip dari website resmi PWM Jawa Tengah, Jumat, 21 Juni 2024. 

Sebagai deposan terbesar non lembaga pemerintah, beber dia, keputusan RUPS itu telah melukai niat baik PPM dalam “memenuhi permintaan petinggi BSI”. 

Menurutnya, respons dan sikap PPM merupakan hal yang wajar untuk melakukan konsolidasi sebagian dana di BSI agar tidak terjadi ”concentration risk”.

Apalagi jika kita mau menengok berbagai kejadian dan sumbang saran dari persyarikatan yang tidak diindahkan oleh BSI, sejak tahun 2020 hingga 2023.

“Rasanya perlu saya sampaikan bahwa dalam hal jabat-menjabat di lingkungan Persyarikatan, berlaku sebuah tata nilai atau value : ”ora oleh njaluk, ora oleh ngarani, ora oleh nolak lan ora oleh kemaruk jabatan (tidak boleh meminta, tidak boleh memilih posisi, tidak boleh menolak dan tidak boleh serakah jabatan),” bebernya. 

Sebelumnya, Analis Keuangan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Marzuki DEA, juga memberikan pandangannya. 

Menurut dia, ada alasan lain Muhammadiyah menarik dananya dari BSI selain isu tidak terpilihnya Abdul Mu'ti sebagai komisaris. 

“Kalau tanggapan publik bahwa karena ada komisaris yang tidak diakomodir oleh RUPS saya rasa relatif kebenarannya, karena itu bersifat politis,” kata Marzuki, Kamis (13/6/2024).

Prof Marzuki menilai keputusan Muhammadiyah dalam konteks bisnis sebagai langkah yang baik, memperhatikan kebijakan BSI yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip bisnis Muhammadiyah. 

Penarikan dana Muhammadiyah dari BSI telah menjadi isu serius dalam dunia perbankan belakangan ini. 

Mulai Menarik Dana

Penarikan dana Muhammadiyah dari BSI terus bergulir, tidak hanya pengurus pusat, namun kampus, rumah sakit, hingga pengurus daerah Muhammadiyah turut serta dalam langkah ini. 

Salah satunya, Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban, yang menarik saldonya sebesar Rp30 miliar dari BSI.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban, Masyrukin, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menghitung total dana dari seluruh badan usaha di Tuban yang akan ditarik dari BSI.

‘’Mungkin lebih dari Rp 30 miliar (dari RS Muhammadiyah), dari beberapa lembaga lain belum bisa memastikan berapa nominalnya,” ujarnya, dikutip dari Radar Tuban.Masyrukin menyampaikan bahwa penarikan dana tidak hanya difokuskan pada BSI, tetapi juga melibatkan beberapa bank lain.

"Belum semua badan usaha Muhammadiyah menarik saldo dari BSI karena instruksi pimpinan baru dipahami warga usaha Muhammadiyah Tuban dalam sepekan ini," jelasnya.

Ia memastikan bahwa secara bertahap, seluruh badan usaha Muhammadiyah di Tuban akan menarik dana mereka dari BSI.

Disoroti Rocky Gerung dan Said Didu

Langkah yang dilakukan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini turut disoroti pengamat Politik, Pemerhati Sosial, dan akademisi, Rocky Gerung.

Dia menegaskan pentingnya mendengar langsung alasan dari Muhammadiyah terkait penarikan dana ini. 

“Kita mesti dengar langsung dari Muhammadiyah. Apa sebabnya mereka tarik itu. Apakah bunganya kurang, apakah karena perjanjian-perjanjian arah investasinya tidak dipenuhi,” ucap Rocky dalam YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (21/6/2024).

Menurut Rocky reputasi Muhammadiyah dalam hal akuntansi dan kepercayaan masyarakat itu baik. 

“Jadi orang anggap bahwa Muhammadiyah menarik uang itu benar-benar semacam teguran untuk sistem ekonomi kita, atas sistem perbankan kita yang tidak paham arah investasi itu,” lanjutnya.

Namun dalam kasus Muhammadiyah-BSI, Rocky menilai bank plat merah itu punya pemikiran lain. 

“Kenapa orang taruh uang sedemikian banyak, tentu dengan pemikiran itu dimanfaatkan. Kalau Muhammadiyah memilih sesuatu yang bersifat syariah tentu di dalamnya ada peran moral kan?” ujarnya.

Rocky menambahkan bahwa kepentingan Muhammadiyah adalah pada masyarakat kecil, bukan masyarakat besar. 

“Muhammadiyah punya kepentingan dengan masyarakat kecil, bukan masyarakat besar. Itu kenapa Muhammadiyah menolak iming-iming Jokowi "sudah dah Muhammadiyah main tambang” bebernya. 

Tambang, kata Rocky, bukan mainan orang kecil. Karena itu Muhammadiyah menolak.

“Itu kan bukan mainan orang kecil, mainan orang besar. Jadi Muhammadiyah jadi contoh lagi, panutan kita, bagaimana sebuah organisasi bertahan secara etis dan bukan terbujuk secara politis,” pungkasnya.

Muhammad Said Didu turut menyoroti terkait isu ini. 

Menurut dia, gagalnya Abdul Mu'ti menjadi Komisaris BSI bukanlah kesalahan manajemen bank tersebut, melainkan pemegang saham utama, yaitu Menteri Negara BUMN atau Presiden. 

“Ini bukan salah manajemen BSI tapi salah pemegang saham yaitu Menteri Negara BUMN atau Presiden,” ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu, Kamis (20/6/2024).

Dia menjelaskan bahwa pengangkatan Komisaris BUMN adalah wewenang Menteri BUMN atas arahan atau persetujuan Presiden. “Karena yang mengangkat Komisaris BUMN adalah Menteri BUMN atas arahan atau persetujuan Presiden,” tandasnya. 

Said Didud menekankan pentingnya komunikasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait posisi strategis di BUMN. (fajar/bs/eds)