Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR-RI menggelar rapat bersama Kementerian Agama (Kemenag) di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, Arab Saudi. Rapat digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024.

Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Timwas DPR-RI Ace Hasan Syadzily (Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar), Abdul Wahid (Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra), Muhammad Ali Rida (Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar), Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP), Ina Ammania (Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP). Hadir dalam rapat, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Hilman Latief dan jajarannya. Rapat digelar Jumat (21/6/2024) waktu setempat.

Awalnya, Abdul Wahid menyoroti masalah haji 'ilegal' yang tengah marak. Menurutnya, haji 'ilegal' ini merupakan korban oknum travel nakal yang seharusnya diatasi oleh Dirjen PHU.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Visa itu yang mengurusi Dirjen Haji dan Umroh, jadi ini warga kita, saya tidak memandang ini legal atau ilegal, tapi rakyat kita jadi korban, saya tidak terima," kata Abdul Wahid.

Ia kemudian menyinggung video viral banyaknya jemaah yang meninggal dan tergeletak di pinggir jalan di Mina. Abdul Wahid lantas menanyakan apakah di antaranya itu adalah haji backpacker dari Indonesia.

"Itu mungkin itu jemaah di luar kita, tapi mungkin nggak karena disebutkan adalah jemaah backpacker yang meninggal di jalan-jaln? Apakah ada? Saya justru kalau mereka terjadi seperti itu, rata-rata yang memberikan visa nonhaji ini harus bertanggung jawab," tanya Abdul Wahid.

"Dan kalau ada human error di sini, tanggung jawab siapa, pasti yang disalahkan pemerintah," imbuhnya.

Abdul Wahid mengatakan Kemenag seharusnya bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Bila memungkinkan, ia mengusulkan pemerintah menyetop visa ziarah menjelang musim haji.

"Kalau kita setop di Indonesia, tapi Arab Saudi memberikan peluang, sejauh mana negosiasi lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Iskan, kita harus keras," tuturnya.