PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Kesehatan melaporkan adanya lonjakan signifikan kasus demam berdarah dengue (DBD) dan kasus kematian akibat DBD per 5 Mei 2024. Lonjakan kasus DBD itu disebut-sebut meningkat sampai tiga kali lipat bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.

Per 5 Mei 2024, Kementerian Kesehatan mencatat ada 91.269 kasus DBD di Indonesia dengan korban jiwa mencapai 641 kasus. Sementara pada periode yang sama tahun 2023, ada 28.579 kasus DBD dengan kasus kematian sebanyak 209 jiwa.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, mengatakan bahwa kasus DBD meningkat cukup signifikan pada awal tahun ini. Hal tersebut perlu menjadi peringatan bagi masyarakat, khususnya pemangku kepentingan terkait.

"Ini menjadi alarm untuk kita agar bisa mencari solusi inovatif yang dapat melengkapi upaya-upaya menekan kasus DBD," katanya dalam keterangan pers, Kamis, 20 Juni 2024.

Ia menuturkan vaksinasi DBD menjadi salah satu upaya yang dipertimbangkan untuk menekan kasus dengue di tengah masyarakat. "Khususnya vaksinasi di wilayah yang intensitas DBD tinggi," katanya.

Imran menambahkan, upaya menekan kasus DBD perlu sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, baik antar kementerian, masyarakat, industri maupun swasta.

Selama ini, beberapa upaya menekan kasus DBD telah dilakukan melalui gerakan 1 rumah 1 jumantik (G1R1J). Selain itu, teknologi nyamuk wolbachia juga telah diimplementasikan. Ia mengeklaim upaya tersebut telah membantu menekan kasus DBD di banyak daerah.

Andreas Gutknecht, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, mengatakan bahwa DBD menjadi penyakit yang mengancam jiwa dan sampai sekarang belum ada obat khusus untuk mengobatinya. Namun demikian, DBD menimbulkan beban tidak sedikit bagi individu maupun keluarga. Beban tersebut mencakup beban finansial maupun non-finansial.

"Ongkos berobat untuk DBD juga tidak sedikit. Kemudian, biasanya, memerlukan waktu 7 sampai 14 hari untuk perawatan dan pemulihan. Hal seperti ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan produktivitasnya," ujarnya.

Menurutnya, perlindungan diri menjadi penting dalam pencegahan DBD. Ia mengimbau masyarakat menerapkan gerakan 3M Plus secara berkelanjutan.

"Kami memiliki komitmen dalam memerangi DBD, utamanya melalui pencegahan inovatif dan memastikan ketersediaan akses bagi masyarakat. Kami juga terus menjalin kemitraan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan bersama nol kematian akibat DBD pada tahun 2030," katanya.

Sementara itu, pakar Farmakoepidemiologi dari Universitas Gadjah Mada, Jarir At Thobari, mengatakan bahwa strategi vaksinasi dalam upaya mengentaskan kasus DBD dapat memberikan dampak signifikan. Hal itu berdasarkan kajian efektivitas biaya yang dilakukannya.

"Vaksinasi DBD tidak hanya bisa menghemat biaya pelayanan kesehatan dan masyarakat, tapi juga mengurangi jumlah kasus DBD dan perawatan inap," katanya.***