Sentimen
Informasi Tambahan
Event: Ibadah Haji
Tokoh Terkait
Lodewijk F Paulus
Tim Pengawas Haji DPR RI Desak Penindakan Temuan Masalah Berulang, Bentuk Pansus untuk Solusi Jangka Panjang
Fajar.co.id Jenis Media: Nasional
FAJAR.CO.ID -- Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, menekankan urgensi penindakan terhadap semua temuan masalah terkait penyelenggaraan haji tahun 2024 yang telah diidentifikasi.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Kamis, Muhaimin mengungkapkan bahwa sebagian besar masalah yang teridentifikasi merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk kendala dalam transportasi, layanan katering, dan penyediaan tenda bagi jamaah haji.
"Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus)," kata Muhaimin, dikutip dari ANTARA.
Muhaimin juga memberikan apresiasi terhadap keputusan rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, bersama Kementerian Agama untuk membentuk pansus.
Menurutnya, pansus ini akan mengkaji secara mendalam semua permasalahan yang ada dalam proses penyelenggaraan haji.
Muhaimin menyoroti bahwa beberapa masalah ini terjadi secara berulang setiap tahunnya karena kurangnya tindak lanjut dari hasil evaluasi. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya untuk tidak mengabaikan masalah-masalah tersebut kali ini.
"Beberapa kasus itu pengulangan tiap tahun. Yang kemudian lenyap ketika evaluasi tidak ditindaklanjuti. Untuk itu kali ini kita tidak boleh abai," katanya.
Selain permasalahan teknis, Wakil Ketua DPR RI juga mengkritisi kebijakan kuota tambahan yang sebagian besar diberikan kepada haji khusus.
Menurutnya, kebijakan ini dinilai merugikan masyarakat yang telah menunggu lama untuk melaksanakan ibadah haji dan dianggap melanggar undang-undang.
Dia juga mengungkapkan adanya kecurigaan di masyarakat terkait distribusi kuota visa yang dianggap tidak adil antara kebutuhan antrean haji reguler dan pemanfaatan oleh travel-travel tertentu yang berbasis haji khusus.
"Karena itu, ini harus ditelusuri oleh DPR melalui Pansus agar tidak terjadi pengulangan,"tambahnya.
Muhaimin berharap agar Pansus Haji dapat segera direalisasikan dan tidak terbengkalai di tengah jalan, mengingat pentingnya peran pansus ini dalam memperbaiki pelayanan dan penyelenggaraan haji ke depan.
"Pansus ini penting untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji berikutnya," tandasnya. (*)
Sentimen: positif (40%)