Aksi Muhammadiyah, salah satu organisasi keagamaan pasca Felicitas Tallulembang menduduki jabatan komisaris BSI menuai sorotan, termasuk menarik dana senilai belasan triliun.

Aksi Muhammadiyah kuras dana di BSI sampai belasan triliun pasca Felicitas Tallulembang menduduki jabatan Komisaris ini jelas menuai sorotan.

Walau belum buka suara soal isu ini, namun beberapa langkah Muhammadiyah yang mengagetkan masyarakat ini dilakukan tak lama pasca Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BSI dilaksanakan.

Usut punya usut, nama Abdul Mu’ti Sekum PP Muhammadiyah sempat diusulkan oleh organisasi tersebut menduduki jabatan Komisaris BSI.

Namun malah sosok Felicitas Tallulembang politisi Gerindra yang tengah menduduki jabatan tersebut.

Kurang lebih dua minggu pasca RUPS BSI selesai rombak jajaran Komisaris hingga Dewan Pengawas Syariah, Muhammadiyah melaksanakan banyak aksi yang cukup mengagetkan.

Said Didu menilai aksi Muhammadiyah tarik dana yang mengguncangkan BSI ini adalah salah pemegang saham.

“Ini bukan salah manajemen BSI tapi salah pemegang saham yaitu Menteri Negara BUMN atau Presiden,” katanya.

Said menilai bahwa yang mengangkat Komisaris BSI adalah dari Menteri BUMN yang merupakan arahan Presiden.

“Karena yang mengangkat Komisaris BUMN adalah Menteri BUMN atas arahan atau persetujuan Presiden,” katanya.

Sebelumnya Said Didu mempertanyakan kemampuan Felicitas yang duduk di jabatan Komisaris Independen BSI.

“Ilmu dan latar belakang kariernya pun sangat jauh - yang bersangkutan adalah dokter,” kata Said Didu.

Sebelum jadi Komisaris BSI Felicitas menduduki jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit.

Felicitas juga pernah menjadi anggota DPR RI Komisi IV punya ruang lingkup tugas di bidang: Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kelautan.

Itu tadi apa kata Said Didu soal kisruh Muhammadiyah tarik dana dari BSI menurutnya salah Menteri BUMN atau Presiden. (*)

Foto: Said Didu/Net