Jakarta: Partai keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan wacana yang disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy tentang korban judi online bisa mendapatkan bansos.  Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini tegas menolak bansos untuk pelaku judi online. Ia menegaskan Bansos hanya untuk rakyat miskin yang benar-benar membutuhkan.  "Wacana ini tidak tepat. Tidak ada namanya korban judi online. Yang ada adalah pelaku judi online yang kemudian bangkrut hingga terlihat utang. Justru pelaku ini harus diberi efek jera, agar jangan sekali-kali terlibat judi online," kata Jazuli di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Menurut Jazuli, pernyataan kontroversial Muhadjir ini jangan seolah malah memberi angin segar bagi para pelaku judi online. Nanti kalau terpuruk karena judi malah dapat bansos.    Sebaliknya, seharusnya pemerintah memberi pesan kuat untuk memberantas judi online karena ini adalah sumber kehancuran masyarakat bahkan negara. Judi bisa memicu kerusakan moral, kemiskinan, bahkan tindak kejahatan. "Itu mengapa agama mengharamkan judi. Tidak ada satupun agama yang membolehkan judi. Undang-undang kita pun secara tegas melarang judi dalam bentuk apapun termasuk judi online," terang Jazuli. Ia meminta pemerintah bekerja keras untuk menghentikan praktek judi online ini dengan memblokir semua aplikasi judi dan menegakkan hukum secara tegas.  "Malu kita sebagai negara dengan jumlah pelaku judi online terbesar di dunia disusul Kamboja, Filipina, dan Myanmar," tandasnya.  Jazuli mendesak pemerintah segera menyetop perilaku rusak ini. Bukan malah memberi angin bansos bagi para korban judi online, yang sejatinya mereka pelaku. "Hal ini sangat tidak mendidik dan membuat orang semakin kecanduan judi online," pungkas Jazuli.

Jakarta: Partai keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan wacana yang disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy tentang korban judi online bisa mendapatkan bansos. 
 
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini tegas menolak bansos untuk pelaku judi online. Ia menegaskan Bansos hanya untuk rakyat miskin yang benar-benar membutuhkan. 
 
"Wacana ini tidak tepat. Tidak ada namanya korban judi online. Yang ada adalah pelaku judi online yang kemudian bangkrut hingga terlihat utang. Justru pelaku ini harus diberi efek jera, agar jangan sekali-kali terlibat judi online," kata Jazuli di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.
Menurut Jazuli, pernyataan kontroversial Muhadjir ini jangan seolah malah memberi angin segar bagi para pelaku judi online. Nanti kalau terpuruk karena judi malah dapat bansos. 
 
Sebaliknya, seharusnya pemerintah memberi pesan kuat untuk memberantas judi online karena ini adalah sumber kehancuran masyarakat bahkan negara. Judi bisa memicu kerusakan moral, kemiskinan, bahkan tindak kejahatan.
 
"Itu mengapa agama mengharamkan judi. Tidak ada satupun agama yang membolehkan judi. Undang-undang kita pun secara tegas melarang judi dalam bentuk apapun termasuk judi online," terang Jazuli.
 
Ia meminta pemerintah bekerja keras untuk menghentikan praktek judi online ini dengan memblokir semua aplikasi judi dan menegakkan hukum secara tegas. 
 
"Malu kita sebagai negara dengan jumlah pelaku judi online terbesar di dunia disusul Kamboja, Filipina, dan Myanmar," tandasnya. 
 
Jazuli mendesak pemerintah segera menyetop perilaku rusak ini. Bukan malah memberi angin bansos bagi para korban judi online, yang sejatinya mereka pelaku. "Hal ini sangat tidak mendidik dan membuat orang semakin kecanduan judi online," pungkas Jazuli.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(WHS)