Jakarta, CNBC Indonesia - Pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tahun ini akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Salah satu pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang menarik untuk dicermati adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagaimana pilkada serentak lainnya, pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur akan dimulai pada 27-29 Agustus 2024. Sejumlah nama yang disebut-sebut akan bertarung dalam pilgub mendatang pun mulai bermunculan di ranah publik antara lain Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Yohanis Fransiskus Lema, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena, hingga Kepala Staf Korem 161/Wira Sakti Kupang Kolonel Cpl Simon Petrus Kamlasi.

Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Rabu (12/6/2024), pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang menjelaskan dinamika terkini perihal Pilgub NTT. Berikut adalah penjelasannya:

Dinamika politik
Ahmad menjelaskan, faktor pertama yang krusial dalam pilgub adalah komposisi kursi partai di DPRD NTT. Total kursi partai di DPRD NTT sebanyak 65, dengan demikian syarat minimum untuk mengusung pasangan calon adalah 13 kursi. Itu artinya, bisa ada lima pasangan calon jika syarat minimal itu terpenuhi.

Berikut perolehan kursi partai politik di DPRD Provinsi NTT:

PDIP: 9 kursi
Golkar: 9 kursi
Gerindra: 9 kursi
NasDem: 8 kursi
PKB: 7 kursi
Demokrat: 7 kursi
PSI: 6 kursi
PAN: 4 kursi
Hanura: 4 kursi
Perindo: 1 kursi
PKS: 1 kursi

Namun demikian, Ahmad memperkirakan hanya dua pasangan calon yang berpotensi tampil. "Partai-partai besar seperti Golkar, Gerindra, PDIP, NasDem, memiliki kursi relatif imbang, yaitu masing-masing 9 kursi. Mereka tidak bisa mengajukan paket sendiri, harus koalisi. Memang NasDem 8 kursi, PKB 7 kursi, PSI 6 kursi, dan seterusnya. Itu dari sisi parpol," ujarnya.

Dari sisi figur, Ahmad menilai ada pengaruh besar setelah eks gubernur Viktor Laiskodat menyatakan diri tidak akan mengikuti Pilgub NTT 2024. Hal itu membuat muncul figur-figur baru, baik dari sisi partisan seperti Ansy Lema dan Melki Laka Lena hingga dari sisi nonpartisan seperti mantan direktur utama MIND ID Orias Petrus Moedak.

Akan tetapi, menurut Ahmad, kunci utama tetap berada di parpol. "Seperti Golkar kan tidak buka pendaftaran. PDIP juga tidak buka pendaftaran, Gerindra juga tidak buka pendaftaran, NasDem buka pendaftaran tapi internal, maka muncul istri Viktor Laiskodat, Julie Laiskodat," kata Ahmad.

"Yang memiliki kursi di bawah 7 seperti PKB, PAN, Hanura, itu buka pendaftaran karena logika politik yang mereka pegang adalah partai yang punya sembilan kursi itu tidak mungkin maju sendiri tanpa koalisi. Koalisi mereka punya mekanisme membangun koalisi. Siapa yang daftar ke partai, artinya ada peluang untuk berkoalisi dengan partai-partai itu," lanjutnya.

Di titik tertentu, menurut Ahmad, partai-partai besar yang menggenggam kursi, tidak mau menyerahkannya kepada kandidat nonpartai. Imbasnya, kandidat nonpartai bergerilya mencoba meraih dukungan dari partai-partai yang membuka pendaftaran.

"Tetapi dia tidak bisa pegang satu partai pun sebagai jaminan. Karena ketika dia didukung partai A, dia harus ke partai B dan didukung. Bisa saja partai 'mati di tangan' kalau dia tidak dapat koalisi. Ada kekhawatiran itu," kata Ahmad.

Pria asal Kupang itu lantas menjelaskan, ada wacana partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024 mengelompokkan diri menjadi satu kekuatan. Tren ini, menurut Ahmad, patut dicermati.

Sementara di PDIP, lanjut dia, ada dua figur yang mencuat, yaitu Ansy dan Emilia Juli Nomleni. Ansy pun mulai menyosialisasikan diri melalui baliho yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Kota Kupang. Akan tetapi, balihonya tidak menggunakan logo PDIP, melainkan hanya foto diri. Di sisi lain, Emi selaku ketua DPD PDIP NTT yang juga ketua DPRD PDIP NTT, dianggap berhasil lantaran PDIP memenangi dua pileg secara berturut-turut.

"Sehingga ketika bicara Ansy dan Emi, Ansy nonstruktural karena bukan pengurus partai meskipun anggota DPR RI dari PDIP. Sementara Emi secara struktural punya dan punya andil dalam pemenangan pileg. Karena itu di dalam PDIP akhirnya masih semacam belum menemukan titik di mana posisi kader PDIP yang akan didorong karena persoalan tadi," ujar Ahmad.

Sedangkan di Golkar, dia menilai Melki lebih aman karena posisinya sebagai ketua DPD Golkar NTT. Kemudian Gerindra tidak ada figur yang kuat lantaran mantan wakil gubernur NTT Esthon L Foenay ingin fokus di DPR RI. Untuk NasDem, rekomendasi telah diberikan kepada Kepala Staf Korem 161/Wira Sakti Kupang Simon Petrus Kamlasi.

-

-