PIKIRAN RAKYAT - Isu Prabowo Subianto hendak meningkatkan rasio utang negara hingga 50 persen adalah hoaks. Bantahan atas kabar tersebut datang dari Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono.

Dilansir dari Reuters, ia menegaskan, Presiden terpilih Indonesia tersebut tidak memiliki rencana untuk meningkatkan utang negara hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB), seperti selentingan kabar beredar.

Mulanya, rupiah turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak pada Jumat, 14 Juni 2024. Sebagian disebabkan karena kekhawatiran fiskal, setelah laporan mengejutkan dari Bloomberg News.

Media itu melaporkan bahwa Prabowo berencana terus meningkatkan rasio utang Indonesia terhadap PDB menjadi 50 persen dalam masa jabatan lima tahunnya dari asalnya di bawah 40 persen saat ini.

Thomas lantas menyangkal laporan yang telah memberi pukulan pada pasar mata uang dan obligasi negara tersebut. Hal itu disampaikan Thomas dalam diskusi fiskal antara tim ekonomi Prabowo dan Kementerian Keuangan masa jabatannya.

Ia mengungkapkan, Prabowo belum menetapkan target tingkat utang apa pun hingga saat ini. Prabowo, imbuhnya, juga akan mematuhi batasan hukum mengenai metrik fiskal.

“Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal,” kata Thomas, yang juga adalah keponakan dari Prabowo.

Diketahui, Prabowo akan mulai menjabat setelah pelantikan resminya pada bulan Oktober 2024. Mei 2024, ia sempat mengatakan bahwa Indonesia harus “lebih berani” dalam mengambil utang.

Menurutnya utang buncit tak apa demi mendanai program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen untuk negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Namun, ia juga berulang kali berjanji bahwa Prabowo dan tim akan selalu mematuhi batasan defisit anggaran. Ia mengingatkan agar semua pihak tak mudah mempercayai isu-isu semacam itu.

“Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Apa pun (isu) mengenai tingkat utang, atau melampaui defisit hanyalah suara gaduh saja," kata Thomas.

Baca Juga: DPP PKS Sembelih 83 Sapi pada Idul Adha 2024, Salah Satunya Milik Anies Baswedan

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menganggarkan dana sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun untuk sektor perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2025, di Bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sri Mulyani menguraikan penganggaran tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-17 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2024.

Mulanya, ia menyampaikan rancangan awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Perlinsos, kata Sri Mulyani, merupakan percepatan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan antardaerah yang sedang diupayakan pemerintah.

"Anggaran Perlinsos pada tahun 2025 berkisar Rp496,9 triliun sampai dengan Rp513,0 triliun," ujar Sri Mulyani.

Ia melanjutkan, pemerintahan baru nantinya juga akan mengupayakan sejumlah program kesejahteraan rakyat. Di antaranya, peningkatan akses pembiayaan rumah layak huni dan terjangkau, petani makmur, nelayan sejahtera, dan percepatan desa mandiri.

"(Tujuan itu akan) ditempuh melalui beberapa program unggulan dengan penguatan perlinsos pemberdayaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri," tuturnya, menambahkan. ***