PIKIRAN RAKYAT - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkap temuan anggaran Gerakan Revolusi Mental dipakai Pegawai Negeri Sipil (PNS) membeli motor trail. 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai koordinator gerakan tersebut pun memberikan tanggapan. Deputi Koordinator Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Aris Darmansyah menjamin pihaknya akan melakukan pengecekan.

Nantinya, akan ditelusuri apakah penggunaan anggarannya sudah benar sesuai dengan yang diajukan atau tidak.

"Kami juga akan cek apakah pembelian motor trail tersebut dalam mendukung tugas pelaksaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)," kata Aris Darmansyah, Sabtu 15 Juni 2024.

Aris Darmansyah mengungkapkan bahwa dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental, ada lima gerakan utama, yakni Indonesia melayani, tertib, bersih, mandiri, dan bersatu. Jika pembelian motor trail tersebut sesuai dengan salah satunya, yakni melayani, masih bisa dimaklumi pihaknya.

"Akan tetapi, mesti dilihat juga daerahnya, apakah motor trail untuk menempuh daerah yang sulit dijangkau dalam rangka melayani masyarakat. Apakah daerahnya juga memang membutuhkan sehingga harus ada motor trail dari dana GNRM," ujarnya.

"Begitu ada informasi dari Bappenas, kami langsung cek daerah mana saja yang membelinya. Kami juga akan berkordinasi dengan Kemendagri tentang apakah daerah tersebut cocok membeli motor trail dalam rangka melayani," tutur Aris Darmansyah menambahkan.

Jika anggaran gerakan tersebut tidak sesuai antara pengajuan dan peruntukannya, pihaknya akan minta inspektorat dan BPKP mengeceknya. Dia pun menyayangkan jika terjadi penyelewengan, karena berarti filosofi Gerakan Nasional Revolusi Mental tak dipahami.

Sementara itu, Dewan Pembina Budget Center, Roy Salam menuturkan bahwa pengusulan mata anggaran yang tak sesuai dengan realisasinya masih menjadi masalah utama APBN dan APBD.

"Saya menyarankan temuan Bappenas ini ditelusuri oelh pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum. Bappenas tidak punya keewenangan sampai ke sana, dan apabila tebukti ada penyelewengan harus ditindak," ucapnya.

Aris Darmansyah pun mengingatkan para PNS terkait pesan yang disampaikan Presiden Jokowi mengenai uang milik rakyat yang digunakan tersebut.

"Seharusnya mereka ingat apa yang disampaikan Presiden Jokowi, bahwa sepeser uang rakyat yang digunakan harus memberikan dampak. Artinya kan pertanggungjawaban penggunaanya harus jelas," katanya.***