Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo menjadi pusat perhatian saat menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Layanan Publik dan Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) pada 13 – 15 Juni 2024.

Acara yang bertujuan mempererat kerjasama lintas perwakilan RI di luar negeri, terutama terkait layanan publik dan perlindungan yang diberikan kepada WNI ini, dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari berbagai negara bagian di wilayah Asia Timur dan Pasifik Oseania.

Salah satu sorotan utama dalam pembukaan rapat adalah pertumbuhan signifikan jumlah WNI di Jepang, yang telah mencapai 149.101 orang hingga akhir tahun 2023. Angka itu meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Hal ini diikuti dengan meningkatnya jumlah kasus yang terjadi, yang menantang KBRI Tokyo untuk memastikan bahwa layanan publik dan perlindungan bagi WNI tetap prima.

Dalam acara tersebut, beberapa pembicara kunci hadir, termasuk Judha Nugraha Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Noviana Andrina Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), serta sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Heri Akhmadi Dubes RI untuk Jepang dalam pidatonya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pejabat yang terlibat dalam pelayanan publik dan perlindungan WNI.

Ia juga menyoroti peran penting pejabat di bidang protokol dan konsuler dalam memberikan fasilitasi bagi pejabat VIP, yang menjadi tanggung jawab tambahan mereka.

“Naiknya jumlah WNI di Jepang dibarengi dengan semakin banyaknya kasus yang terjadi, hal ini akan menjadi tantangan bagi KBRI Tokyo, terutama untuk memastikan layanan publik dan pelindungan prima bagi WNI,” kata Heri dalam keterangannya yang diterima suarasurabaya.net, Jumat (14/6/2024).

Diskusi yang berlangsung interaktif mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh WNI, termasuk isu ketenagakerjaan, overstayer, perlindungan terhadap ABK, dan masalah hukum yang terkait dengan kewarganegaraan ganda.

Dengan hadirnya sekitar 33 peserta dari 16 Perwakilan RI di Asia Timur dan Pasifik Oseania, rapat tersebut menjadi ajang penting untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektivitas layanan publik dan perlindungan bagi WNI di luar negeri.

Sementara Didik Eko Pujianto Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu RI, juga menyoroti pentingnya adopsi standar khusus dalam pelayanan publik dan perlindungan WNI, untuk memastikan kenyamanan dan kecepatan layanan.

Terutama dalam era di mana media sosial memainkan peran penting dalam mengekspresikan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. “Dengan adanya sosial media, masyarakat dapat segera mengungkapkan ketidakpuasannya kepada publik ketika mereka merasa kurang nyaman,” jelasnya.

Dengan demikian, Rapat Koordinasi Layanan Publik dan Pelindungan WNI yang diadakan di KBRI Tokyo menjadi langkah penting dalam memperbaiki koordinasi antarlembaga dan meningkatkan kualitas layanan bagi WNI di luar negeri, khususnya di wilayah Asia Timur dan Pasifik Oseania. (bil/faz)