FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada organisasi masyarakat (Ormas) memicu banyak polemik. 

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Praktisi Hukum, Deolipa Yumara, mengkritik izin tambang yang diberikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kepada ormas keagamaan, yang dianggapnya di luar kebiasaan bernegara.

“Kalau tanggapan saya sih ini agak di luar kebiasaan bernegara ya. Sebenarnya gini, ormas agama atau orang-orang agama ini kan kerjanya adalah membentuk perilaku manusia yang bermoral, berbudi luhur, beriman kepada tuhan, sehingga perilakunya baik gitu," ucap Deolipa.

Menurutnya, ormas keagamaan seperti Islam, Kristen, Buddha, dan lainnya, seharusnya fokus pada urusan kerohanian.

"Ormas keagamaan yang harusnya mereka berbisnis setinggi-tingginya adalah di bidang pendidikan kayak Muhammadiyah, itu kan di bidang pendidikan," tambahnya. 

Namun, pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan dinilai Deolipa melenceng dari bidang mereka. 

"Kalau ormas agama diberikan konsumsi tambang, ya sedikit ngawur karena bukan bidang mereka," ujarnya.

Kebijakan ini memicu protes dari berbagai kalangan ormas lainnya.

Deolipa menegaskan bahwa izin tambang seharusnya diberikan kepada ormas biasa, bukan hanya ormas keagamaan. Jangan ke ormas agama, sekalian aja kepada pihak ormas-ormas biasa yang nonagama. Karena mereka lebih dekat dengan bisnis,”pungkasnya, dikutip dari JPNN. (*/fajar)